Birokrasi mencampuradukkan kepentingan politik dengan birokrasi. Di bawah Orde Baru, aparatur pemerintahan didominasi oleh kekuasaan Golkar. Pelayanan kepada masyarakat juga mencapai batasnya, akhirnya menurunkan kualitas pelayanan dan sangat lambat. Kecuali ada “sogokan” untuk membuat dokumen, maka petugas akan memudahkannya.
Selain itu, pembuatan dokumen membutuhkan biaya tambahan dan banyak waktu. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan untuk mengembalikan citra birokrasi. Selain tujuan memperbaiki citra, perbaikan sistem administrasi lebih penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang setinggi-tingginya dalam kinerja pelayanan publik dan pengendalian pemerintahan.
Melalui peran dan kemampuannya, birokrasi dapat mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan untuk mengatasi berbagai masalah dan melayani masyarakat. Karena salah satu sifat dari kondisi pemerintahan yang profesional adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka upaya pemerintah harus diarahkan pada visi pelayanan publik.
Ditulis oleh : Khilda Luqyana Arifin (Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
