IKN dan Nasib Hutan Kalimantan

Di Tahun 2019 Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara akan direncanakan pindah ke tanah Borneo, tepatnya di Penajam. Jakarta sudah dianggap terlalu memikul beban yang sangat berat. Dimana terdapat banyak kesenjangan sosial, ekonomi, politik, budaya. 

Jakarta juga mengalami polusi udara dan kemacetan parah sehingga alternatif menciptakan lingkungan baru yang jauh lebih sehat adalah memindahkan jantung Indonesia ke tanah Borneo dengan beragam pertimbangan.

Kalimantan yang telah dikenal dengan hutan dan keanekaragaman hayatinya tentu akan memunculkan pro dan kontra. Di satu sisi banyak yang meragukan pemerintah mampu melakukan pembangunan tanpa merusak hutan dan mengganggu habitat satwa didalamnya. 

Namun pemerintah tetap melakukan rencana dengan hati hati dengan memperioritaskan 20% pembangunan dan 80% tetap dibiarkan menjadi hutan. Artinya pemerintah meyakini pembangunan IKN  tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan kepada kondisi alam Kalimantan Timur

Presiden Jokowi juga menyampaikan pembangunan IKN mengusung konsep ramah lingkungan yang nantinya akan berdiri sebuah "smart forest city" sebuah kota modern, teknologi, transportasi dan komunikasi yang berdampingan dengan kondisi alam yang semakin sehat. Total luas pembangunan IKN nantinya yaitu 256 hektar.

Perlunya analisis AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang rinci dan berfokus pada risiko alam diharapkan dapat membantu memberikan pencegahan atau upaya preventif untuk tetap mempertahankan Sebagian besar kondisi sumber daya alam Kalimantan Timur.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Trust masyarakat terus mengawal proyek pemindahan IKN tentunya menjadi semacam "watch dog" selama proyek selesai. 

Pemerintah juga perlu sedini mungkin melakukan kampanye lingkungan dan mengkomunikasikan isu isu lingkungan dengan tepat kepada public luas. Mengoptimalkan peran opnion leader di wilayah-wilayan Kalimantan Timur juga menjadi agenda besar yang tak boleh terlupa. 

Mengingat selain alam yang diprioritaskan tetapi juga terdapat unsur manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Pemerintah harus membangun pemahaman yang sama agar rencana pemindahan IKN berjalan tetap selaras dengan alam.

Keberlanjutan, juga perlu dipikirkan. Rencana jangka Panjang jika IKN telah hadir secara fisik, apakah pendatang juga turut mampu menjaga dan merawat kekayaan alam Kalimantan Timur. 

Disinilah fungsi kampanye lingkungan yang harus dirancang sedini mungkin. Bukan sebatas berteriak tidak akan merusak alam, melainkan lebih dari itu membangun kesamaan makna, pemahaman yang sama untuk penduduk asli, pendatang agar mampu bertahan hidup berdampingan dengan alam dan merawat alam Kalimantan dengan kondisi Ibu Kota yang baru.