Pemikiran perempuan dalam kepemimpinan kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkaya perspektif dan pendekatan dalam pemerintahan. Perempuan sebagai pemimpin cenderung membawa gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan masyarakat secara holistik, termasuk memperhatikan isu-isu kesejahteraan, kesehatan, dan pemberdayaan. Kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan empati tinggi, yang dapat menciptakan hubungan lebih erat dengan masyarakat dan memperkuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Menurut penelitian Merry & Sa'diyah peran politik perempuan dalam menentukan kepemimpinan seringkali terhalang dan ditundukkan oleh dominasi dan kepentingan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai kurang berkompeten dalam memimpin dan berpolitik.
- Kepala daerah perempuan mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik.
Dari hasil quisioner, 78,6% responden memilih setuju, 19% memilih tidak setuju, dan 2,4% memilih netral.
Perempuan memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Salah satu akibat penting dari keterlibatan perempuan sebagai kepala daerah adalah bahwa hal itu mempengaruhi kebijakan publik yang telah inklusif dan berkeadilan gender. Misalnya saja dalam bidang ekonomi, para perempuan akan memperjuangkan agar harga - harga pangan tetap stabil. Perempuan memiliki pengalaman yang lebih dikarenakan terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus memikirkan kebijakan apa yang harus dibuat agar harga pangan tidak naik (Widiyaningrum 2020).
Pemimpin perempuan membawa perspektif baru dan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga seringkali mendapat prioritas oleh perempuan yang lebih terwakili. Dunia politik dalam pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi dominan kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga harus ikut ambil bagian dalam kancah politik untuk mendorong kader-kader perempuan potensial menduduki posisi penting pengambilan keputusan seperti halnya pada pemilihan kepala daerah (Sangari, Pati, and Kimbal 2017). Meskipun terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal penyebaran gender, pemimpin perempuan saat ini menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna pada kebijakan yang bertujuan kesejahteraan masyarakat.
2. Kepala daerah perempuan mampu mempengaruhi partisipasi politik perempuan didaerah mereka.
Dari hasil quisioner, 76,2% responden memilih setuju, dan 23,8% memilih tidak setuju.
Kepala daerah perempuan diharapkan dapat menarik partisipasi perempuan dalam dunia politik. Namun menurut beberapa survey, partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih sangat minim. . Saat ini, partisipasi perempuan di Indonesia masih kurang dari 30% untuk menduduki kursi wakil rakyat (Widiyaningrum 2020). Mengutip dari laman kemenkopmk.go.id, rendahnya angka keterwakilan perempuan didunia politik berdampak pada kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu menangani isu-isu utama yang dihadapi perempuanPeningkatan partisipasi ini sangat penting agar pengambilan keputusan politik lebih inklusif dan substansial, serta untuk memperkuat demokrasi dengan mendorong perundang-undangan yang mendukung perempuan dan anak di ruang publik.
3. Perempuan yang menjadi kepala daerah mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
Dari hasil quisioner, 40,5% responden memilih setuju, 57,1% memilih tidak setuju, dan 2,4% memilih netral.
Hj. Iti Octavia Jayabaya, sebagai kepala daerah kabupaten Lebak-Banten, juga berhasil membangun hubungan baik dengan masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, melalui daya tarik pribadi dan kekuatan kredibilitasnya. Sebagai pemimpin perempuan, ia menunjukkan kesamaan, kedekatan, kemampuan dan rasa suka yang memperkuat ikatan antara dirinya dan rakyat. Apalagi, selagi komunikator politik, kemampuannya menjaga popularitas dan elektabilitas sudah terbukti. Kredibilitasnya juga ditunjukkan melalui berbagai program pro-rakyat, seperti sembako gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tindakan ini sesuai dengan janji yang diucapkannya, memperkuat kepercayaan masyarakat. Melalui kinerja empati dan komitmen pelayanan, Hj. Iti telah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin perempuan dapat membangun hubungan yang kuat dan kepercayaan di antara rakyatnya (Karauwan and Adawiyah 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa kepala daerah perempuan mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.
4. Program Kerja yang dibuat kepala daerah perempuan cenderung mendukung keterlibatan perempuan dalam sektor kehidupan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.
Dari hasil quisioner, 50% responden memilih setuju, 33,3% memilih tidak setuju, dan 16,7% memilih netral.
Kepala daerah perempuan cenderung lebih mengedepankan program-program yang dimana para perempuan terlibat di dalam nya untuk mendukung peningkatan peran perempuan. Adanya peningkatan peran perempuan dalam upaya pembangunan, dimana yang nantinya ibu-ibu atau perempuan-perempuan diberi kesempatan membantu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan sehingga dapat berperan secara aktif dalam pembangunan seperti pembangunan lokasi tempat penjualan hasil kebun, atau hasil kerajinan tangan (Sangari, Pati, and Kimbal 2017). Hal ini bukan berarti kepala daerah perempuan tidak peduli dengan keterlibatan masyarakat pada umumnya dalam program-program pembangunan daerah.
5. Pemikiran Perempuan Sebagai Kepala Daerah Mampu Membawa Perspektif Baru Mengenai Isu Kesetaran Gender.
Dari hasil quisioner, 61,9% responden memilih setuju, 35,7% memilih tidak setuju, dan 2,4% memilih netral.
