Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024, di mana beliau menerima pangkat Jenderal TNI bintang empat secara istimewa. Keputusan ini diumumkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024, tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi dan peneguhan atas dedikasi Prabowo terhadap rakyat, bangsa, dan negara, serta pengabdian beliau di bidang militer dan pertahanan. Sebelumnya, Prabowo telah dihormati dengan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama pada Januari 2022.
Menyikapi peristiwa tersebut, Sulaiman B Ponto dari Badan Relawan Prabowo (BRP) dan Eko Djalmo Asmadi, Ketua Umum BRP, memberikan tanggapannya. Sulaiman B Ponto menjelaskan bahwa kenaikan pangkat tersebut mengatasi dilema tradisi militer terkait pengibaran bendera rapati di kapal. Dia menegaskan,Â
"Dengan pangkat yang sejajar, hal ini menghindarkan kebingungan Rapati terkait bendera yang akan dikibarkan di kapal, yang biasanya mencerminkan tingkat pangkat." Ucap Solaiman B Ponto.
Sulaiman B Ponto menceritakan langsung dari kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia menggambarkan tradisi di Angkatan Laut terkait pengibaran bendera rapati yang mencerminkan tingkat pangkat perwira yang naik kapal. Sulaiman mengilustrasikan situasi di mana seorang perwira tinggi naik kapal dengan tingkat pangkat bintang satu hingga bintang empat, di mana bendera rapati yang dikibarkan sesuai dengan tingkat pangkat perwira tersebut.
Dalam konteks kenaikan pangkat Prabowo, Sulaiman menyajikan sebuah dilema yang mungkin terjadi. Jika Menteri Pertahanan memiliki pangkat bintang tiga dan didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang memiliki pangkat bintang empat, pertanyaannya adalah bendera rapati mana yang akan dikibarkan? Sulaiman menjelaskan bahwa jika bendera bintang empat dikibarkan, Menteri Pertahanan mungkin merasa tersinggung karena pangkatnya yang lebih rendah. Sebaliknya, jika bendera bintang tiga yang dikibarkan, Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang mungkin merasa tersinggung karena pangkatnya yang lebih tinggi.
Namun, dengan kenaikan pangkat Menteri Pertahanan menjadi bintang empat, Sulaiman menyatakan bahwa dilema tersebut dapat diatasi. Kini, bendera rapati yang akan dikibarkan adalah bendera bintang empat, yang sesuai dengan pangkat Menteri Pertahanan. Dengan demikian, Sulaiman mengindikasikan bahwa kenaikan pangkat Prabowo bukan hanya merupakan penghargaan, tetapi juga menyelesaikan masalah praktis dalam tradisi militer terkait pengibaran bendera rapati di kapal.
Eko Djalmo Asmadi memberikan komentar yang sejalan dengan pendapat Sulaiman B Ponto. Menurutnya, penganugerahan gelar kehormatan bintang empat kepada Prabowo adalah sebuah langkah yang tepat. Dia menjelaskan bahwa pangkat bintang empat merupakan jenderal tertinggi dalam urutan hirarki militer, dan menurutnya Prabowo pantas mendapatkannya atas prestasi dan pengabdian beliau kepada negara Indonesia.
Eko Djalmo menekankan bahwa bintang empat yang tersemat di pundak Prabowo adalah hasil dari kerja keras dan pengabdiannya yang luar biasa dalam berbagai bidang, khususnya di bidang militer dan pertahanan. Dengan demikian, menurut Eko Djalmo, penganugerahan tersebut tidak hanya merupakan sebuah penghargaan formal semata, tetapi juga merupakan penegasan atas prestasi dan dedikasi Prabowo dalam melayani negara.
Eko Djalmo Asmadi juga mendukung langkah tersebut, menyebutnya sebagai "langkah tepat mengingat prestasi dan pengabdian Prabowo kepada negara." Dia menambahkan, "Penganugerahan ini bukan karena alasan politik, melainkan sebagai penghargaan yang sesuai dengan prestasi dan dedikasi Prabowo di bidang militer dan pertahanan."
Dengan demikian, kenaikan pangkat Prabowo menjadi Jenderal TNI bintang empat dianggap sebagai langkah yang tepat, tidak hanya sebagai upaya politis, tetapi sebagai pengakuan atas kontribusi beliau di sektor pertahanan.
