Mohon tunggu...
Kanas
Kanas Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menjadi seorang numismatist adalah hobi yang mengasyikkan. Dengan mengumpulkan koin kuno, Anda tidak hanya mengejar nilai material, tetapi juga menyelusuri jejak sejarah dan budaya. Setiap koin menjadi saksi bisu zaman, membawa cerita unik dari masa lampau. Dalam hobi ini, Anda dapat menemukan keindahan artistik, memahami perubahan politik, dan menggali pengetahuan yang mendalam tentang peradaban yang pernah ada.

Selanjutnya

Tutup

Politik

KH. Mujib Khudori: Majelis Muballighin Indonesia Menanggapi Fatwa Ulama Terkait Pilpres

2 Februari 2024   12:37 Diperbarui: 2 Februari 2024   12:41 303
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
KH. Mujib Khudori sedang menyampaikan dakwah. Dok. Pribadi

Jakarta, - Ketua Majelis Muballighin Indonesia, KH. Mujib Khudori, memberikan tanggapan terkait fatwa ratusan ulama yang mendukung pasangan Anis & Amin. Meski begitu, ia menegaskan penolakan jika ada fatwa yang mewajibkan memilih paslon 01.

Menurut KH. Mujib, setiap kelompok ulama memiliki versi sendiri, termasuk ulama versi 02 dan versi 03. Ia menekankan pentingnya menghormati berbagai pandangan dan tidak memaksakan dukungan untuk paslon tertentu.

"Jangan menggugle kelompok-kelompok lainnya dan memaksakan untuk memilih paslon tertentu," ucap KH. Mujib Khudori dengan tegas.

Ia juga menyoroti pernyataan yang mengkafirkan atau menganggap dosa jika tidak memilih pasangan yang didukung oleh sejumlah ulama. KH. Mujib menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan setiap individu memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan mereka. Kebenaran mutlak, menurutnya, hanya akan ditentukan oleh Allah pada akhirnya.

Dalam waktu dekat, Majelis Muballighin Indonesia berencana mengadakan istislah untuk mendapatkan hukum politik dan menentukan dukungan terhadap paslon tertentu. Pemilihan pemimpin, menurut KH. Mujib, harus dilihat dari sisi kejujuran, kebijakan, dakwah, dan integritas. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian ini bersifat subjektif dan tidak bisa dipaksakan.

Mengenai politik identitas, KH. Mujib mencatat bahwa meskipun pemerintah menghimbau untuk menghindari politik identitas, hal tersebut tidak efektif karena Indonesia adalah negara beragama. Setiap kelompok agama memiliki cara tersendiri untuk memenangkan hati rakyat dalam menentukan pilihan politik.

"Namanya juga pesta, pesta demokrasi itu kan heppy. Jangan ada hasut, dengki, fitnah, saling serang, dan perang di dunia maya atau pun di dunia nyata. Jangan!" tambah KH. Mujib Khudori.

KH. Mujib memberikan contoh pendekatan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama (NU). Meski secara organisasi NU tidak mendukung salah satu paslon, namun memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan pilihan masing-masing.

Dalam pesannya, KH. Mujib Khudori menekankan pentingnya kesatuan ketiga paslon terutama dalam pembangunan, agar tidak ada pembangunan yang mangkrak dan merugikan rakyat. Kompak dan saling mendukung diharapkan dapat menjaga kelangsungan pembangunan negara.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun