Mengenai pertukaran data, DJP tidak hanya memiliki "senjata" berupa UU No 9 tahun 2017 namun DJP juga mempunyai PP No 31 Tahun 2012 tentang Pemberian data dan Informasi Perpajakan bagi instansi pemerintah dan pihak lain.Â
Implementasi peraturan tersebut masih menemui kendala. Hadirnya manajemen data nasional yang handal dari proses input data, pengolahan hingga menghasilkan data yang bisa di analisis menjadi niscaya. Untuk mewujudkannya butuh investasi yang tidak sedikit, waktu yang tidak singkat, juga kemauan politik yang kuat.
Bagaimana mengatasi persepsi publik terhadap pajak? Salah satunya dengan mengartikan pajak di tengah masyarakat lebih membumi dan manusiawi. Di satu sisi arti pajak adalah memaksa tetapi di sisi lain sistem pajak kita menganut self assessment. Pajak harusnya bukan memaksa namun sukarela. Voluntary linear dengan kesadaran WP dan berhasilnya self assessment bergantung pada kejujuran WP. Dengan kata lain kesadaran dan kejujuran WP adalah faktor berikutnya setelah literasi dalam hal meningkatkan kepatuhan pajak.
Jika diurai, tantangan yang dihadapi oleh DJP begitu banyak. Di titik inilah pertanyaan pada judul tulisan ini menjadi relevan. Apakah ada fiskus kreatif? Dengan segala kekurangan dan kelebihannya fiskus kreatif pastilah ada. Namun juga butuh WP yang patuh untuk memajukan pajak.
