Bagaimana Jika Seorang Pemimpin Non Muslim Memimpin Negara Mayoritas Muslim

Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 melalui perjuangan anak-anak muda yang melawan dari penjajah. Tidak terlupakan bahwa  tokoh-tokoh agama dari kalangan muslim maupun dari kalangan non muslim diantara nya Mohammad Yamin, Rasuna Said, Soekarno, Soeharto dan lainnya  ikut serta dalam melawan penjajah di kalah itu.

Indonesia adalah negara multikulturalisme meliputi banyak nya suku bangsa, bahasa dan agama. Mulai di lihat dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, kita mendapati sebuah perbedaan keyakinan bahkan keragaman suku.  

Tanpa adanya perselisihan yang berujung peperangan maupun saling pemnunuhan. Karena kita menerapkan falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi dasar dalam kehidupan bagi Negara Indonesia,  memiliki lima sila yang di rumuskan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 juni 1945 dan kala itu menjadi dokumen sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Warga negara Indonesia berpegang teguh adanya ideologi dasar tersebut, tidak di herankan negara Indonesia tidak mengenal perbedaan keyakinan, peperangan, maupun perselisihan melainkan mengenal sebuah persatuan dalam sebuah mengatasi adanya problem dengan melihat satu sisi sudut pandang yang berarti yaitu Pancasila.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak  setara dalam pengambilan keputusan, seperti halnya pemilihan seorang pemimpin. Negara Indonesia menerapkan sitem Demokrasi, karena Negara Indonesia yang kita kenal Negara hukum bukan menerapkan sistem Khilafah, Monarki dan sebagainya.

 Melihat lemahnya sistem demokrasi negara Indonesia terdapat banyak problem dari kalangan pemerintah, ormas, maupun masyarakat yang memiliki perbedaan pemikiran. Yang saling hujat menghujat tentang siapa yang harus memipin Negara Indonesia orang muslim atau non muslim? 

Permasalahan ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat Indonesia. Yang satu ber argumen bahwa "Pemimpin non muslim yang tidak senonoh lebih baik daripada pemimpin muslim yang senonoh". 

Bahkan pihak oposisi tidak setuju dengan ujaran tersebut dan berkata " pemimpin muslim itu lebih di dahulukan , karena Negara Indonesia mayoritas Muslim". Bagaimana perselisihan ini sampai tuntas? Mari kita kaji berdasarkan Constititional law and islamic law.

UU yang mengatur calon pemimpin Indonesia itu di atur dalam UU Nomor 1 tahun 2014 dan telah diubah dalam UU Nomor 18 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota. 

Pada pasal 7 di jelaskan bahwa syarat calon haruslah "Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam kasus ini seperti terjadi dalam pemilihan gubernur di jakarta yaitu Ahok dan Anies.