Jumlah angka persebaran COVID-19 kian menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari SATGAS Penanganan COVID-19 saat ini terkonfirmasi ada sekitar 344.749 orang yang tertular COVID-19, 267.851 orang yang berhasil sembuh dari COVID-19, dan 12.156 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Atas kenaikan tersebut Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-9 di Asia dengan tambahan kasus sekitar 4000-an orang perharinya.
Sehubungan dengan meningkatnya kasus COVID-19 telah memunculkan dampak bagi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Dampak-dampak ini lah yang membuat pemerintah terus berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menyelamatkan masyarakat dari naiknya kasus tertular COVID-19.
Upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini mengeluarkan kebijakan seperti Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Corona Virus Desease 19 (COVID-19). Tertulis dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa kegiatan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagiatan keagamaan atau rohani di tempat ibadah, dan pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Selain itu, kegiatan PSBB ditambahkan pula oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangan COVID-19 Pasal 13 yaitu kegiatan sosial budaya dan pembatasan transportasi yang mana pembatasan ini dapat diperpanjang jika penyebaran semakin luas tetapi terdapat pengecualian pada pembatasan tempat kerja yaitu pada instansi yang menyediakan pelayanan berupa pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.Â
Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah di atas sebenarnya untuk saat ini dinilai belum efektif meskipun pemerintah menganggap sudah cukup maksimal dalam penanganan COVID-19 namun nyatanya masih kurang responsif dan lalai dalam menjalankan tugasnya baik dari segi pemberian himbauan kepada masyarakat contohnya seperti pada awal isu virus corona masuk ke Indonesia pada Bulan Maret pesan yang disampaikan oleh pemerintah terkesan meremehkan, tidak mempertimbangkan bahaya dan dampak-dampak yang akan terjadi sehingga menyebabkan ketiadaan strategi yang jelas dalam penanganan kasus persebaran COVID-19 serta pemerintah kurang mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri sehingga konsistensi dari sebuah kebijakan itu masih sangat minim. Selain itu, fokus pemerintah juga masih kurang dalam memperhatikan kebijakan-kebijakan darurat yang guna mengangani baik kasus penularan COVID-19 maupun dampak-dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang terjadi pada masyarakat. Pemerintah memilih untuk membahas mengenai RUU yang menumbunkan kontra di Masyarakat Indonesia yaitu Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan alasan suatu reformasi dari kebijakan guna pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi.
Dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah seharusnya bisa melihat dua sisi kebutuhan baik dari suatu negara maupun yang ada di masyarakatnya. Proses pembuatan kebijakan bisa melihat keadaan sosial masyarakat menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan melalui metode multidisipliner. Metode multidisipliner adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan berbagai macam ilmu pengetahuan yang relavan. Ilmu yang digunakan tersebut menggunakan berbagai macam cabang ilmu yang nantinya ilmu inilah yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk masyarakat agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada saat ini memang dirasa sangat diperlukan untuk mereformasi kebijakan untuk beradaptasi dalam menghadapi masa-masa pandemi ini namun harus memikirkan dampak dari berbagai sektor ilmu sosial baik ekonomi, psikologis, dan sosiologis.Â
A. Sektor Ekonomi
Di era pandemi saat ini beberapa start-up bahkan perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan daya beli masyarakat yang mengalami penurunan dan masyarakat lebih memilih untuk membeli barang yang hanya dibutuhkan. Tidak hanya itu bahkan buruknya bisa mencapai penutupan pelayanan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti gagalnya mengelola keuangan dan kurangnya promosi karena biaya yang terlalu besar. Terdapat data yang dilansir oleh Kata Data yang memperkirakan bahwa sekitar 48,9 % perusahaan digital yang akan bertahan lebih dari satu tahun, 20,9 % perusahaan yang akan bertahan selama 6 sampai 12 bulan, 20,1% perusahaan 3 sampai 6 bulan, dan 10% perusahaan 3 bulan.Â
B. Psikologis
