Sumber Gambar: fimadani.news.com
Ramai sekali yg mengkritik Presiden Joko Widodo karena dianggap "menghinakan" dirinya karena menuangkan air minum untuk ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.
Menurut para pengkritik tindakan tersebut dianggap merendahkan derajat dan martabat seorang Presiden. Tegasnya derajat Presiden Joko Widodo itu lebih tinggi dari derajat Megawati SP. Jadi tidak wajar seorang presiden menuangkan air minum untuk Megawati yg hanya mantan presiden, atau hanya ketua partai. Seandainya Megawati yg menuangkan air minum utk Presiden Joko Widodo maka barankali hal itu akan dianggap wajar.
Menurut pengamatan saya, yg digunjingkan tsb masuk dalam wilayah etika ke-protokoler-an, dimana biasanya protokoler mengatur apa yg wajar dan tak wajar, boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah acara/kegiatan.
Masalahnya, lembaga kepresidenan (istana) punya protokoler sendiri, sementara itu PDIP sebagai tuan rumah dalam acara tsb juga punya protokoler sendiri. Lantas protokoler siapakah yang berlaku disini? Protokoler istana atau protokoler PDIP? Atau barangkali ada "protokoler bersama"?
Jika mengacu kepada protokoler istana, maka tindakan Presiden tsb barangkali dianggap tidak wajar, sebaliknya jika mengacu kepada protokoler PDIP bisajadi itu dianggap wajar (oleh PDIP). Kenapa? karena yang menafsirkan wajar atau tidak wajar itu adalah si pembuat protokoler itu sendiri, baik protokoler istana maupun protokoler PDIP.
Perkiraan saya, PDIP menganggap keberadaan Jokowi dalam acara tersebut adalah dalam kapasitas beliau sebagai kader PDIP saja, bukan dalam kapasitas beliau sebagai Presiden RI. hal ini terbukti dengan tidak diberikannya kesempatan kepada Jokowi untuk berpidato atau memberikan kata sambutan dalam acara tsb. Jokowi memang terlihat hanya duduk sebagai pendengar sebagaimana peserta lain dalam acara tsb. Ditambah pula dengan tonase pidato Megawati SP yang, menurut berita, terdengar "keras" mengkritik pemerintah bahkan mengkritik Presiden Joko Widodo sendiri karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai PDIP.
Jika benar kehadiran Jokowi dalam acara tsb adalah dalam kapasitas beliau sebagai kader (biasa) PDIP, maka publik tidak berhak mengkritik apapun kebijakan PDIP, karena itu adalah urusan dalam rumah tangga PDIP. Tapi jika kehadiran beliau dalam kapasitas sebagai Presiden RI maka sah sah saja rakyat merasa "tersinggung" karena, de jure, Presiden Joko Widodo bukanlah hak milik PDIP saja, tapi hak milik rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Saya pribadi berpendapat, meskipun keberadaan Jokowi dalam acara tsb adalah dalam kapasitas beliau sebagai Presiden RI sekalipun, tindakan beliau menuangkan air minum untuk Megawati tsb tidaklah harus dianggap sebagai bentuk penghinaan. Saya melihat Jokowi lebih memilih untuk tidak terikat dengan aturan protokoler yg terkadang rigid dan kaku. Saya berhusnudz-zhonn bahwa Jokowi menuangkan air minum untuk Megawati tsb adalah implementasi dari sikap rendah hati dan rasa hormat beliau terhadap orang yang lebih sepuh atau senior dibanding beliau sendiri.
Belajar dari kisah teladan Nabi Muhammad, (saya tekankan ini bukan bermaksud menyamakan Nabi Muhammad dgn Jokowi), seorang Nabi yg sudah dijamin derajatnya diatas segala derajat mahluk apapun dimuka bumi ini, tidaklah berkurang derajat serta kemuliaan itu dengan setiap hari membawakan makanan dan menyuapi seorang pengemis yahudi yg buta, dengan penuh sabar serta penuh kasih, padahal pengemis yahudi buta tsb selalu teriak2 kepada semua orang, menghina dan mencaci maki beliau di pasar-pasar, mengatakan bahwa Muhammad adalah penipu dan pembohong.
