Keuangan di Kabupaten Labuhanbatu, Alokasi dan Permasalahan beserta Solusinya

KEUANGAN DIKABUPATEN LABUHANBATU, ALOKASI DAN PERMASALAHAN BESERTA SOLUSINYA

Kabupaten LabuhanBatu adalah kabupaten yang berada pada provinsi Sumatra Utara, yang Ibu Kotanya adalah Rantau Prapat. Awal mulanya, luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km atau setara dengan 12,87% dari luas wilayah Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten ini menjadi kabupaten terluas kedua , sedangkan jumlah penduduknya sebesar 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten LabuhanBatu melakukan pemekaran pada 24 juni 2008, sehingga luas kabupaten LabuhanBatu  2.561,38 km dan penduduknya sebanyak 493.899 jiwa pada tahun 2020.

Awal mulanya, jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten LabuhanBatu menjadi 9 kecamatan, yaitu:
*Bilah Barat
*Bilah Hilir
*Bilah Hulu
*Panai Hilir
*Panai Hulu
*Panai Tengah
*Pangkatan
*Rantau Selatan
*Rantau Utara

Bupati adalah pemimpin tertinggi di pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Bupati Labuhanbatu bertanggungjawab kepada gubernur provinsi Sumatra Utara atas wilayah Labuhanbatu. Buapti  atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Labuhanbatu ialah Erik Adtrada Ritonga, didampingi wakil bupati Ellya Rosa Siregar.

A.Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada APBD Kabupaten LabuhanBatu

1.Pendapatan Kabupaten LabuhanBatu

Anggaran pendapatan pada APBD Kabupaten LabuhanBatu sebesar Rp. 1.328.205.416.207. Alokasi anggaran pendapatan pada APBD Kabupaten LabuhanBatu tersebut adalah:

*Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp.214.870.699.556 (16.2 %)
*TransferDana Bagi Hasil (DBH) Rp47.142.730.000 (3.5 %)
*TransferDana Alokasi Umum (DAU) Rp638.234.403.000 (48.1 %)
*TransferDana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp51.320.716.000 (3.9 %)
*TransferDana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp177.578.113.000 (13.4 %)
*TransferDana Insentif Daerah (DID) Rp0 (0 %)
*TransferDana Desa Rp67.682.851.000 (5.1 %)
*Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp15.000.000.000 (1.1 %)

2.Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten LabuhanBatu

Anggaran belanja pada APBD Kabupaten LabuhanBatu Sebesar Rp1.413.945.157.484. Alokasi anggaran belanja pada Kabupaten LabuhanBatu tersebut yaitu:

*Belanja Operasi Rp4.505.308.647.866 (318,63%)
*Belanja Modal Rp1.616.036.468.751 (114,15%)
*Belanja Tak Terduga Rp179.444.570.255 (12,69%)
*Belanja Transfer Rp452.747.832.500 (32,02%)

3.Mandatory Spending APBD Kabupaten LabuhabBatu Tahun 2022

Mandatory Spending
-Pendidikan: Aturan UU (20%), APBD (26,74%), Anggaran (Rp367.122.389.347)
-Kesehatan: Aturan UU (10%), APBD (14,61%), Anggaran (Rp150.142.858.087)
-Insfrastruktur Daerah: Aturan UU (25%), APBD (26,98%), Anggaran (Rp167.383.792.209)
-Alokasi Dana Desa: Aturan Uu (10%), APBD (10,71%), Anggaran (Rp74.477.417.00)

4.Realisasi Dana Desa Kabupaten LabuhanBatu Tahun 2022

-Anggaran: 67.682.851.000,00

-Tahap 1: 15.988.082.000,00

Desa cair: 75

Belum cair: 0

-Tahap 2: 15.713.277.530,00

Desa cair: 75

Belum cair: 0

-Tahap 3: 7.994.041.000,00

Desa cair: 75

Belum cair: 0

-Realisasi Dana Desa: 39.695.400.530,00

-Persen: 58,65%

5.Realisasi Dana BLT Kabupaten LabuhanBatu Tahun 2022

-TW 1: 6.342.300.000,00
Desa cair:75
Belum cair:0

-TW 2: 6.342.300.000,00
Desa cair:75
Belum cair:0

-TW 3:6.342.300.000,00
Desa Cair:75
Belum cair: 0

-TW 4: 6.342.300.000,00
Desa Cair:75
Belum Cair:0

-Realisasi BLT: 25.369.200.000,00

-TOTAL PENYALURAN: 67.408.046.530,00 (99,59%)

B.Permasalahan yang dihadapi Kabupaten LabuhanBatu dan Solusinya

1.Bantuan sosial yang tidak merata

Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah, pihak pemerintahan desa harus memaksimalkan pendataan siapa yang berhak mendapat bantuan tersebut dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendata orang yang berhak mendapatkannya.

2.Penerimaan Bpjs gratis yang tidak Aktif

Penyebabnya ialah kemungkinan pihak pemerintah pusat maupun daerah mengganti penerima Bpjs Gratis yang baru dan kemugkinan data sudah tidak termasuk kategori penrima manfaat lagi. Cara mengatasinya ialah melapor kepada pihak yang berwenang terdekat terlebih dahulu agar dapat mengusulkan namanya kembali atau datang ke kantor Bpjs Terdekat untuk dapat mengetahui kepersertaan Bpjs gratis.