Suistainable Development Goals: Reduced Inequality

Ketimpangan sosial merupakan salah satu terbesar yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk kesenjangan dalam bidang pendidikan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu seringkali tidak mempunyai akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tinggi, yang membatasi peluang mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan memperlebar kesenjangan sosial (Maria et al., 2023). 

Budi Winarno berpendapat bahwa ketimpangan merupakan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis masyarakat. 

Menurut Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, ketimpangan juga dapat didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan yang muncul dalam proses pembangunan. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengurangi ketimpangan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi, dan individu untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. 

Dengan fokus pada pengurangan ketimpangan, tujuan ini mencerminkan tekad global untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan juga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bermacam-macam sumber daya dan peluang.

Saat ini, SDGs Reduced Inequality, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan antar dan dalam negara, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam pencapaiannya. 

Laporan Kemajuan SDGs tahun 2023 yang disusun oleh Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa SDGs Reduced Inequality masih belum menunjukkan hasil optimal dan memerlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencapai tujuannya. 

Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk peningkatan bantuan pembangunan dan aliran keuangan bagi negara-negara yang membutuhkan, khususnya negara-negara miskin dan negara berkembang di kawasan Afrika dan kepulauan, serta negara tanpa akses laut.

Penyebab dalam Pengurangan Ketimpangan

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan di Indonesia antara lain:

• Upah rendah dan ketidakstabilan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah yang semakin memperparah kesenjangan.
• Ketimpangan spasial yang meningkat ditandai dengan akses yang tidak merata terhadap infrastruktur, seperti listrik dan jalan berkualitas antar wilayah pedesaan dan perkotaan.
• Konsentrasi kepemilikan tanah di tangan beberapa perusahaan besar dan orang-orang kaya mengakibatkan manfaat kepemilikan tanah hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara dampaknya harus ditanggung oleh masyarakat luas.

Solusi Mengatasi Ketimpangan

• Raih manfaat maksimal dengan berfokus pada investasi perlindungan sosial. Semua negara perlu meningkatkan investasi dalam perlindungan sosial yang universal, mudah diakses, dan peka gender, sesuai dengan landasan perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan investasi transformatif bagi manusia, jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Perlindungan sosial mendorong pertumbuhan ekonomi, meredam kesenjangan, dan melindungi dari risiko lingkungan dan bencana.
• Mempromosikan penciptaan pekerjaan layak dan upah yang setara. Kebijakan harus dikembangkan berdasarkan empat pilar pekerjaan layak, termasuk prinsip dan hak ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial, serta dialog sosial. Penetapan upah minimum yang memadai dan tindakan afirmatif adalah beberapa alat untuk mendukung penghasilan mereka yang berada di lapisan bawah distribusi pendapatan. Mencapai upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama memerlukan kebijakan yang ditujukan untuk memerangi praktik diskriminatif dan stereotip berbasis gender, termasuk tentang nilai pekerjaan perempuan. Hal ini juga memerlukan kebijakan yang efektif mengenai cuti hamil, cuti melahirkan, dan cuti orang tua, serta advokasi untuk pembagian tanggung jawab keluarga yang lebih baik.
• Meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal. Sistem pajak yang efektif meningkatkan pendapatan publik dan memfasilitasi peningkatan investasi dalam layanan penting, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Untuk tujuan ini, forum fiskal/pajak regional dapat memastikan strategi reformasi yang efektif untuk perpajakan progresif, mengekang koridor penghindaran pajak, memerangi aliran keuangan gelap dan korupsi. Diperlukan pemrograman yang lebih efektif dan penganggaran yang responsif gender. Mekanisme kerja sama regional dapat diberlakukan untuk mendukung tinjauan komprehensif terhadap kebijakan pajak, perjanjian perdagangan dan investasi, serta akuntabilitas sektor swasta.
• Melindungi masyarakat miskin dan kurang beruntung dari dampak bahaya lingkungan yang tidak proporsional. Sangat penting untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat terpinggirkan dan kurangnya suara dan visibilitas mereka sebagai akar penyebab kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan bahaya lingkungan. Mekanisme pengurangan risiko bencana harus bersifat inklusif, dengan mempertimbangkan kerentanan semua kelompok tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau lainnya dan dibangun berdasarkan sistem dan praktik pengetahuan tradisional. Lebih jauh, kerja sama regional yang diperkuat untuk memantau 'titik rawan' bencana lintas batas yang muncul diperlukan, termasuk data terpilah yang menyoroti kelompok yang paling berisiko.
• Mengatasi kesenjangan digital dan potensi risiko Revolusi Industri Keempat. Agar kelompok yang paling terpinggirkan dapat memperoleh manfaat dari teknologi baru, peraturan pemerintah harus memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Dampak teknologi baru dan Revolusi Industri Keempat terhadap hak asasi manusia harus ditinjau oleh badan antar pemerintah dari perspektif pro-rakyat dan pro-planet.

Aksi Pendidikan Masyarakat dalam Mengatasi Reduced Inequality

Pendidikan Masyarakat (Penmas) memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan (reduced inequality) yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi saat ini. Penmas, sebagai bentuk pendidikan non-formal, memberikan alternatif yang fleksibel dan inklusif bagi mereka yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, terutama kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas di daerah terpencil. Aksi Penmas dalam mengatasi ketimpangan melibatkan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan literasi masyarakat.

Program literasi dasar, seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pelatihan keterampilan vokasi dan teknis membantu masyarakat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Selain itu, program pendidikan kewirausahaan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga masyarakat dapat mandiri secara finansial dan sosial. 

Teknologi juga berperan besar dalam aksi Penmas saat ini, dengan memanfaatkan pembelajaran daring dan platform digital untuk menjangkau kelompok-kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal. Inisiatif ini memungkinkan lebih banyak orang mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa terbatas oleh lokasi geografis atau kondisi ekonomi. 

Selain itu, Penmas juga mendukung inklusi sosial dengan menargetkan kelompok-kelompok rentan. Melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, Penmas memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. 

Dengan aksi-aksi tersebut, Penmas berkontribusi signifikan dalam mengatasi ketimpangan dengan membuka akses pendidikan dan keterampilan yang lebih luas dan merata, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Editor: Keysha Febianti Putrinda, Najwa Dwi Yanti, Fitri Shafira, Adinda Rahma, Lizeta Filda'in

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia