Lemahnya Posisi Tawar Indonesia di Mata Dunia Saat Ini

Pemerintah menyebut Indonesia berpeluang untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Saat ini Asia Pasifik diwakili oleh Malaysia dan Jepang untuk periode keanggotaan DK yang akan berakhir tahun depan.

Seandainya terpilih, hal itu akan menjadi periode keanggotaan ke-4 setelah 1973-1974, 1994-1995 dan 2007-2008.  Indonesia membutuhkan setidaknya 129 dukungan dari 193 angota PBB untuk bisa terpilih memenjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Untuk itu, pemerintah akan melakukan kampanye dengan menghadiri sekitar 70 pertemuan bilateral di New York.

Jika effort pemerintah untuk memperkuat posisi tawarnya di PBB sampai segitunya, berarti ini memperlihatkan bahwa nilai Indonesia di mata dunia saat ini cukup rendah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan luar negeri yang telah dilakukan.

Saat baru menjabat, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, ASEAN, dan G20 yang merupakan salah satu reorientasi politik luar negeri Indonesia pada 2014-2019. Orientasi politik luar negeri pemerintahan Jokowi ingin mengarahkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Masyarakat saat itu memuja-muji langkah ini, yang disebut akan menjadikan Indonesia kembali menjadi 'macan' Asia. Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, salah satunya China. Kerjasama ini dilakukan untuk mengumpulkan 'resources' demi memuluskan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah berlangsung hingga kini.

Hal itu terlihat dengan meningkatnya secara tajam utang luar negeri Indonesia yang dicatat Bank Indonesia (BI) hingga akhir tahun 2017 naik 10,1 persen, sehingga menjadi USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun. Kenaikan itu berdampak pada perekonomian nasional dan berpotensi mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2018 nanti beban utang dinilai mencapai Rp 390 triliun. Tahun 2019 akan dikisaran Rp 420 triliun, jika ditotal mencapai Rp 810 triliun. Rasio utang juga terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB.

80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.

Melihat angka-angka tersebut, rasanya ambisi pemerintah untuk kembali menjadi 'macan' Asia akan melewati banyak rintangan. Apalagi jika ternyata sejumlah kerjasama yang dilakukan disebut hanya akan menguntungkan pihak lain. Contohnya saja rencana pembangunan jalur sutera China.

Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dilalui jalur sutera China. Untuk mendukungnya, pembangunan infrastruktur penunjang pun digarap. Seperti reklamasi, kereta cepat China, hingga tol laut. Bahkan warga negara lain pernah menyindir kinerja Presiden Jokowi  melalui komik "Pengemis Kereta Cepat" beberapa waktu lalu.

Selain itu, beberapa kasus yang ditangani dalam pemerintahan Jokowi dapat merenggangkan hubungan diplomasi antar Negara, seperti penenggelaman kapal illegal fishing dari Vietnam, hingga Hukuman Mati warga belanda dan beberpa Negara lain.

Eksekusi mati Siti Zaenab dan Karni oleh Pemerintah Arab Saudi juga dianggap sebagai kegagalan diplomasi RI dalam melindungi warganya. Semakin ironis karena pengelolaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Tanah Air masih sarat masalah.

Pemerintah sendiri juga belum bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam negeri. Di antaranya ketidak-stabilan politik, konflik sosial-agama, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga korupsi yang masih mengakar. Beberapa hal inilah yang menyebabkan daya tawar Indonesia menjadi lemah di mata dunia. Bagaimana ingin mengurus keamanan dunia jika kondisi di dalam negeri sendiri seperti itu?

Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Diplomasi Tingkat Tinggi SBY

Million friends zero enemy(sejuta kawan, nol musuh) merupakan sebuah semboyan yang hadir mengiringi kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebuah tag line yang bertujuan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin  persahabatan ke segala penjuru (all direction foreign Policy).

Pakar Politik Luar Negeri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Santo Darmosumarto, pendekatan politik luar negeri SBY melakukan beberapa pendekatan, yaitu; opportunity driven, win-win solution, konstruktif, rasional dan pragmatis, soft powerserta pendekatan personal.

Artinya pendekatan yang dilakukan ini, Indonesia tetap pada ideologinya sebagai negara yang masuk pada gerakan non blok (GNB) namun tetap memberikan keuntungan bagi seluruh negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia.

Saat itu peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa. Realisasinya antara lain aktif dalam keanggotaan ASEAN.

Secara ekonomi, hubungan Indonesia dengan Australia, Timor Leste, Papua Newgini, Selandia Baru, Haiti dan Philipina sangat berarti bagi perluasan pasar produk Indonesia dan juga secara politik akan menguntungkan, sebab peran negara-negara tersebut terhadap eskalasi separatisme sangat besar, terutama Australia dan Papua Newgini di Papua, Timor Leste di NTT, Philipina di Myangas (La Palmas) dan lain- lain.

Indonesia saat itu juga berperan aktif dalam penyelesaian masalah perbatasan. Misalnya perbatasan dengan Malaysia, dan Timor Leste, hingga perundingan dengan Papua Newgini. Dukungan Indonesia kepada Palestina dalam konflik dengan Israel, dipastikan membawa nuansa positif dan penting bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang pro aktif dan high profile dalam usaha turut menciptakan perdamaian dunia.

Kerjasama ASEAN juga terus ditingkatkan. Dalam kerjasama ekonomi internasional, Indonesia terus mengikuti berbagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) seperti KTT APEC XII, KTT ASEAN, KTT Tsunami dan KTT Asia Afrika. Yang tak kalah penting adalah kunjungan-kunjungan presiden dan wakil presiden ke luar negeri telah menghasilkan berbagai kesepakatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan.

Peningkatan kepedulian, keberpihakan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri saat itu memasuki tataran orientasi yang lebih membumi dengan meningkatnya sentuhan kepentingan publik.

Berdasarkan sederetan capaian itulah yang kiranya menjadikan nama Indonesia diperhitungkan dan kemudian terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2007-2008. Padahal saat itu tengah terjadi krisis ekonomi dunia, namun Indonesia bisa bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi. Indonesia saat itu pun banjir pujian dari negara-negara di dunia. Semoga, suatu saat nanti kita kembali bisa menyaksikan kejayaan itu dan nama Indonesia kembali diperhitungkan di mata dunia.