Arus Pilkada dalam Pusaran Rapuhnya Masyarakat Sipil Boalemo

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)  Tahun  2024 yang akan dilakukan secara serentak sedang menjadi diskursus publik di Boalemo. sebab proses elektoral ini seolah-olah hanya menjadi arena politik yang memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti kelompok pengusaha,pejabat,kerabat,bahkan keluarga. 

Dalam bahasa lain,term fenomena politik ini  memiliki pertalian yang saling mengikat antara satu sama lain sedang tumbuh subur menjelang kontestasi politik yaitu Pilkada di Boalemo. Boalemo merupakan teritorial politik yang ada di Provinsi Gorontalo yang harus menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kualitas Pilkada di Boalemo salah satunya yang berkaitan dengan preferensi politik.

Merujuk teritorial   politik Boalemo  dalam beberapa tahun terkahir ini masih selalu sama dan belum ada warna baru yang memberikan pengaruh yang signifikan. Dominasi kekuatan Besar  Yang memiliki afiliasi politik ke pengusaha,pejabat,kerabat,ataupun keluarga bersama figur,tokoh dan elit politik akan menjadi tontonan menarik di arena  Pilkada Boalemo nanti. Ini juga tak bisa lepas dari "cengkraman"politik orang kuat lokal yang berhasil melakukan perubahan transisi  politik di Boalemo.

namun kekuatan politik yang  besar ini hanya sekedar mendorong sirkulasi elit politik dan kelompok-kelompok lokal tertentu  yang berjalan  dan mengabaikan keterlibatan masyarkat sipil. Kekuatan yang saling mengikat tersebut tentunya telah menutup peluang politik Masyarakat sipil. 

karena itu,dalam proses kontestasi politik di Boalemo masyarkat sipil selalu terpinggirkan dalam arena politik. harusnya mengkonsolidasikan demokrasi, justru masyarakat sipil Boalemo hanya dipandang sebagai kebutuhan politik yang keterlibatanyya cukup dibalik bilik suara saja.  

masyarakat sipil tampaknya masih belum bisa terlibat secara proaktif dalam membangun konsolidasi politinya  Sebab, sebagian masyarakat sipil juga menjadi bagian yang tidak bisa dinafikan dari elit politik lokal yang telah mengikatnya karena adanya pola relasi patronase yang diciptakan oleh para elit politik lokal seperti dijanjikanyya jabatan,program hingga hak hak istemewa lainyya.

rapuhnya masyarakat sipil tidak secara tiba-tiba muncul dalam arena politik Boalemo ini disebabkan oleh kekuatan absolut di suatu jabatan dan jaringan kekuasaan menyebar dari kelompok tertentu. masalah ekonomi,sosial dan politik seringkali dijadikan isntrumen politik untuk mendulang perolehan suara dalam hal ini, seperti patronase ekonomi, misalnya, bisa saja para  kontestan politik akan lebih mempriortitaskan para kelompok pengusaha Besar yang siap bekerja sama  sebagai mesin modal politiknya di banding kelompok masyarakat kecil  mengingat  kekuatan insentif besar dalam arena politik. Terlebih masyarakat atau pemilih Boalemo  yang cenderung permisif terhadap politik uang.

faktor biaya politik yang sangat tinggi menjadi sesuatu yang inheren dan akan berdampak pada Pilkada  Tahun 2024. Sehingga pola politik ini seperti rangkaian tali menali yang saling mengikat  dan tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, para pemilik modal atau  yang disebut oligarki juga akan terlibat dalam proses kontestasi, karena ada hubungan timbal-balik di antara pemodal, politisi, dan masyarakat.

disisi lain,patronase sosial di Boalemo juga mudah ditemui seperti beberapa anggota keluarga politik yang sudah menjadi pengurus organisasi ataupun memegang jabatan tinggi dalam lembaga pemerintahan keterlibatan mereka secara ekslusif merupakan bagian dari  strategi politik untuk menutup struktur peluang politik masyarakat dan memobilisasi massa. 

Tak hanya itu, individu ataupun kelompok seperti ini  akan menerima dukungan berupa program maupun akomodasi politik lainnya. tidak heran fenomena menempatkan orang bukan pada bidanya menjadi masalah yang setiap tahun terus bermunculan pada sektor pemerintahan maupun sektor lainyya di Kabupaten Boalemo. 

Adanya persoalan tersebut  menyebabkan kekuatan patronase politik di Boalemo seperti kekuatan birokrat yang pada pilkada Boalemo  bisa menjai kekuatan dominan, terlebih jika ada intervensi politik sebelumnya,pengerahan ataupun memobilisasi PNS/ASN untuk memenangkan kandidat calon tertentu bisa saja menjadi kunci kemenangan pada Pilkada Boalemo tentunya upaya seperti ini akan dilakukan oleh instrumen politik masing-masing.

hadirnya berbagai kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada daerah seperti desentralisasi juga turut mendorong kemunculan elite lokal dalam menguasai ekonomi-politik. 

Konsolidasi demokrasi masih belum sampai ke akar rumput masyarakat khususnya kepada masyarakat sipil sebab arena politik Boalemo masih dalam  sentralisasi kekuasaan yang dominan dan tertutupnya peralihan sirkulasi elite ke masyarakat yang disebabkan karena dimensi patronase yang mengakar. Akhirnya masyarakat sipil tidak bisa melakukan akselerasi secara sistemik.

Pada perheletan Pilkada Tahun 2024 Masyarakat sipil Boalemo dihadapakan pada kekuatan politik superior  atau lebih tepatnya masyarakat sipil bisa saja terisolasi dari arena politik. Karena arena politik Boalemo telah dikuasai oleh kelompok-kelompok para elit. Kecemasan yang dialami oleh masyarakat sipil berdampak pada upaya pembangunan konsolidasi demokrasi terlebih lagi masyarakat sipil sejauh ini belum sebagai subjek melainkan  hanya objek dari para elit politik ataupun kandidat calon Kepala Daerah. 

Pada akhirnya, pemilih dan masyarakat sipil di Boalemo tampaknya masih mengalami kesulitan untuk bisa survive dalam arena politik. jika hal itu akan terus terjadi sampai pada pilkada nanti sudah bisa dipastikan kedepan Kabupaten Boalemo hanya dikuasai oleh individu atau kelompok politik tertentu dan akan mengakibatkan munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Sebab, kelompok yang memiliki afiliasi politik  tentunya memiliki privilese untuk bisa mengakses berbagai program pemerintah. imbasnya pilkada pada Tahun  2024 tidak akan menjadi kompetisi yang fair untuk masyakat sipil Boalemo dalam berdemokrasi.

Oleh : Kevin Sairullah