Jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali telah meningkat pesat, mencapai 1.437 di antara 1.485 Desa Adat, dan didirikan oleh Gubernur Bali pada tahun 1984 dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi praktik rentenir, memfasilitasi akses ke kredit, dan mempertahankan adat dan budaya Bali. Sekarang, meskipun diakui oleh Undang-Undang  No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Perkreditan Desa Bali tetap mengikuti aturan dan hukum adat.
Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali sangat mengesankan; hingga Desember 2022, aset total Lembaga Perkreditan Desa mencapai 25 triliun. Selain itu, jumlah rekening yang dikelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang mencakup rekening tabungan, kredit, dan deposito, menunjukkan partisipasi yang besar dari masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Bali memiliki rekening  tabungan di Lembaga Perkreditan Desa, menunjukkan kepercayaan yang  tinggi terhadap lembaga tersebut.
 Lembaga Perkreditan Desa di Bali adalah lembaga keuangan mikro yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat desa dapat lebih mudah meminjam uang untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya melalui Lembaga Perkreditan Desa, yang merupakan salah satu solusi untuk masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat desa, terutama dalam hal akses permodalan yang sulit diperoleh dari bank konvensional. Dengan adanya Lembaga Perkreditan Desa, masyarakat desa dapat meminjam uang tanpa menghadapi kendala yang biasa dihadapi saat berurusan dengan bank konvensional.
Satu keuntungan besar dari Lembaga Perkreditan Desa di Bali adalah memberikan masyarakat desa akses yang lebih mudah ke permodalan karena persyaratan yang lebih sederhana dan proses yang lebih cepat. Lembaga Perkreditan Desa  juga menjadi solusi bagi masyarakat desa yang membutuhkan dana segar untuk mengembangkan usaha mereka. Lembaga Perkreditan Desa juga menjadi tempat yang terpercaya bagi masyarakat desa untuk menabung dan mengatur keuangan mereka secara lebih terorganisir.
Lembaga Perkreditan Desa juga memajukan perekonomian desa dengan memberikan pelaku usaha lokal akses ke permodalan. Dengan dukungan Lembaga Perkreditan Desa, pelaku usaha desa dapat mengembangkan usahanya, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi desa. Lembaga Perkreditan Desa juga menjadi tempat di mana masyarakat desa dididik tentang keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Lembaga Perkreditan Desa dapat meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat desa. Masyarakat desa yang menjadi anggota Lembaga Perkreditan Desa saling mendukung dan bekerja sama dalam proses peminjaman dan pengembalian dana untuk memastikan lembaga tersebut beroperasi dengan lancar. Hal ini meningkatkan hubungan warga dan semangat gotong royong untuk membangun ekonomi desa bersama.
Meskipun Lembaga Perkreditan Desa memiliki banyak keuntungan, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana pengelolaan dan transparansi dana di Lembaga Perkreditan Desa tidak selalu bekerja dengan baik. Banyak kasus penyalahgunaan dana Lembaga Perkreditan Desa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan.
Oleh karena itu, meskipun Lembaga Perkreditan Desa menguntungkan perekonomian masyarakat desa Bali, perlu ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dana secara transparan untuk menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Lembaga Perkreditan Desa dapat terus berfungsi sebagai solusi permodalan yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
