Respon Gubernur Jawa Barat
Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga turut menyoroti persoalan ini. Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/1/2025), Bey menyatakan akan meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat berkomunikasi dengan STIKOM Bandung agar masalah ini dapat segera diselesaikan tanpa merugikan pihak mana pun.
"Nanti jangan sampai mahasiswa juga dirugikan, mahasiswa juga harus diingatkan," ujar Bey. Ia juga meminta lembaga pengawas perguruan tinggi swasta untuk memperketat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di kampus lain.
"Kami ingatkan, Kopertis kalau dulu sekarang beda nama. Kami sudah kerja sama dengan mereka," tambahnya.
Bey juga memberikan imbauan kepada mahasiswa untuk lebih teliti dalam memilih perguruan tinggi, terutama terkait akreditasi dan reputasi kampus. "Dan bertanya kepada diri sendiri, kalau cuma kuliah dua kali dalam satu semester, bisa dapat nilai kan aneh. Hal seperti itu terjadi. Jujur pada diri sendiri, jadi kuliah yang teratur," tegasnya.
Hingga saat ini, pihak STIKOM Bandung telah menarik kembali 95 dari 233 ijazah yang bermasalah. Kampus juga mengklaim bahwa proses perbaikan hampir rampung, dan mereka menunggu hasil evaluasi lanjutan dari Dikti.
Sebagai bagian dari mitigasi, alumni yang terkena dampak akan diminta untuk memenuhi kekurangan SKS, nilai akademik, dan administrasi lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi alumni tanpa mengharuskan mereka mengulang seluruh perkuliahan. Kampus menyebutkan bahwa proses perbaikan telah mencapai hampir 100 persen. Mereka kini menunggu evaluasi akhir dari Ditjen Dikti untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut.
Memicu Kecemasan Alumni
Melansir dari detik.com, kasus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Bandung telah menimbulkan keresahan di kalangan alumninya. Salah satu alumni yang telah menempuh pendidikan S2 pada 2020 mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak pembatalan tersebut terhadap ijazah jenjang pendidikannya. Ia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan alumni yang tidak mengetahui pelanggaran tersebut.
Ketua STIKOM Bandung, Dedy Djamaluddin Malik, mengungkapkan bahwa pelanggaran meliputi jumlah SKS yang tidak sesuai standar, IPK yang tidak sinkron dengan data PDDIKTI, dan proses plagiasi yang tidak terverifikasi dengan baik.
Dedy mengakui adanya kesalahan dalam tata kelola STIKOM, termasuk indikasi jual beli nilai. Namun, ia menyebut bahwa kontribusi mahasiswa juga menjadi faktor dalam kasus ini. Untuk menyelesaikan masalah, STIKOM meminta alumni yang terdampak untuk mengembalikan ijazah bermasalah agar dapat diganti dengan ijazah baru setelah prosedur perbaikan akademik dipenuhi.
