Kasus TBC Meningkat Signifikan, Hanya Karena Efek Pandemi?

Contohnya pemeriksaan radiologi tidak dimungkinkan di layanan primer saat MTB negatif sehingga pemeriksaan ini hanya dilakukan di keadaan tertentu dan tidak dalam keadaan normal. Lalu, pasien harus dirujuk ke fasilitas rujukan sehingga hambatan ini menyebabkan delay (keterlambatan) penanganan.[4]

• Saat terdapat orang batuk sesak tapi tidak ada dahak maka harus dilakukan induksi sputum (Pengeluaran dahak dengan induksi batuk menggunakan uap) agar bisa melakukan TCM. Akan tetapi, tidak semua Faskes bisa melakukan prosedur ini. Jika tidak bisa atau gagal dalam melakukan induksi sputum, terdapat kebingungan tentang permulaan terapi. Berdasarkan panduan algoritma Kemenkes, terapi TB hanya boleh dilakukan setelah TCM sehingga TCM tidak bisa dilakukan pada  pasien yang tidak bisa mengeluarkan dahak. Ketidakmampuan tersebut dapat menyebabkan dilema karena pasien harus diberikan terapi, terutama jika kondisi sudah berat. Bahkan, walaupun pasien dan Faskes bisa melakukan foto toraks dan hasilnya menunjukkan gambaran khas TB, permulaan terapi diragukan karena terhambatnya alur juknis tersebut. Hal ini juga dapat yang menyebabkan kembali terjadinya  delay  untuk penanganan TB karena pasien harus dirujuk terlebih dahulu.[4]

• Seringkali untuk menangani suatu kasus perlu menggunakan pemeriksaan yang lebih advanced atau kompleks. Akan tetapi, pemeriksaan tersebut, misalnya Genoscholar PZA TBII (Tes untuk mendeteksi resistensi tuberkulosis terhadap pirazinamid berdasarkan mutasi gen), berada diluar alur atau program Kemenkes. Hal ini dapat menyebabkan masalah karena pemeriksaan ini belum tercatat (belum diakui) di panduan sehingga tidak dapat memulai terapi.[4,11]

• Pasien dengan TB monoresisten INH memerlukan terapi rifampisin, isoniazid, pirazinamid, etambutol dan levofloksasin yang diberikan selama 6 bulan. Akan tetapi, Terdapat berbagai keluhan mengenai kurangnya ketersediaan obat rifampisin dan levofloksasin. Bahkan, levofloxacin tidak dimasukkan sebagai obat BPJS untuk TB. Pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan obat untuk seluruh komplikasi TBC.[4]

Kurangnya Monitoring Faskes dan Kurangnya Kualitas Pemerintah Daerah

Seringkali program penanggulangan nasional TB hanya dilakukan sebelum melakukan akreditasi. Hal ini menyebabkan kondisi yang sebenarnya terjadi di keadaan normal tidak sesuai dengan Alur program nasional. Maka dari itu, pemantauan pelayanan TB perlu dilakukan lebih sering dan ketat, tidak hanya saat terdapat Akreditasi.[4]

Pemerintah daerah dengan dinas kesehatannya bisa saja tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk menjalankan Program Nasional TB. Jabatan struktural program TB seringkali hanyalah jabatan politik yang diisi orang yang tidak kompeten, sehingga pelaksana tersebut tidak memahami Program TB. Seringkali di daerah, seiring bergantinya pemimpin daerah, maka pelaksana program juga diganti sehingga tercipta inkonsistensi. Padahal, petunjuk teknis harus disampaikan kepada kader layanan primer secara kontinyu dan jelas karena petunjuk teknis terus berkembang.[4]

Anggaran Penanggulangan TBC Menurun

Gambar 2. Anggaran TB Indonesia 2020-2023[12]

       Walaupun terdapat berbagai permasalahan dan tidak tercapainya target deteksi dan kuratif TBC, Anggaran Penanggulangan TBC malahan menurun sebagai responsnya. Anggaran sekitar 1,2 Triliun rupiah pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 39 Miliar rupiah saja pada tahun 2023. Padahal, terdapat kenaikan kasus pada rentang tahun 2021-2023. Anggaran yang menurun ini diiringi dengan jauhnya persentase capaian target penggunaan.[12]

Referensi