Selama ini masyarakat mungkin beropini bahwa pemerintahlah yang melakukan korupsi tanpa melihat secara cermat siapa sebenarnya yang melakukan tindakan imoral tersebut. Bagi masyarakat, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi kadang beranggapan pemerintahlah yang salah dalam mengatur dan memberikan kebijakan dan kekuasaan.Tapi, hal inilah yang justru salah. Masyarakat salah berasumsi.
Kalau secara seksama kita melihat, koruptor itu adalah oknum yang mengatas namakan dirinya wakil rakyat. Bukan pemerintah ataupun politik pada umumnya, tapi oknum nya. Sekali lagi kita harus cerdas dalam mengamati maupun menanggapi kasus korupsi yang diberitakan oleh media secara apik untuk menarik perhatian masyarakat. Masyarakat harus bisa memberikan antisipasi dari adanya isu korupsi yang berlatar belakang politik apalagi mengingat pemilu legislatif 2014 sudah semakin dekat.
Para tikus berdasi yang mengatas namakan diri mereka wakil rakyat harus di tindak secara tegas. Harus di beri batasan yang jelas antara oknum dan lembaga pemerintahan tempatnya menduduki kursi pemerintahan. Agar kasus korupsi yang di lakukannya tidak menyeret nama institusi tersebut, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum yang keduanya merupakan politisi dari partai demokrat. Bukan partai Demokrat yang korupsi, tapi kedua oknum inilah yang korupsi. Kasus lain adalah kasus suap Akhil Muchtar, bukan Mahkamah Konstitusi ataupun seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima suap tapi Akhil lah yang menerimanya. Hal ini bisa kita lihat dari bukti bahwa masih ada hakim Mahkamah Konstitusi yang bersih dari korupsi maupun suap.
Isu-isu yag di sebar ke masyarakat bisa saja di munculkan untuk mengalihkan fokus masyarakat ataupun untuk merusak image calon legislatitif maupun partai ataupun politisi. Isu-isu ini akan menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bisa berdampak pada kurangnya efektivitas dan sportivitas dalam pemilihan. Makanya kita benar-benar harus punya wawasan dan cara pandang yang luas dalam menerima maupun menanggapi isu yang berkembang. Jangan asal ikut beropini dan mengeluarkan statement yang isinya memojokkan pemerintah. Kita harus bisa menjadi maysrakat yang cerdas. Mari kita hati2 kita pilih calon yang ideal dan mampu membawa aspirasi masyarakat. Dan sukseskan pemilu 2014 yang akan datang