Tok! DPR Resmi Sahkan Omnibus Law Ciptaker. Mata saya perih sekali, setelah membaca berita dengan judul serupa dari berbagai sumber. Dulu, saya sangat tidak minat membahas hal seperti ini. Pertama, saya takut salah jika berpendapat. Kedua, karena saya tidak suka saja.
Namun, saya juga ingin seperti adik saya. Mampu meluapkan keresahan yang dimiliki. Dia memilih jalur "Stand Up Comedy" untuk meluapkannya, dan bisa lucu. Meskipun, saya belum pernah menonton secara langsung sih. Paling, hanya melalui youtube atau video.
Sayangnya, saya tidak memiliki kemampuan melucu sehebat dia. Jadi, saya memilih jalur lain. Menulis seadanya di berbagai platform--untuk menyampaikan opini. Sekali lagi, menyampaikan opini. Hanya opini.
Lima tahun belakangan, saya sangat dekat dengan dunia pendidikan. Bukan menjabat sebagai guru atau kepala sekolah. Mulai dari menjadi kakak asuh di sebuah bimbel, terjun ke komunitas literasi dan pendidikan, sampai bekerja di NGO bidang pendidikan dan literasi. Sehingga, saya selalu gemas ingin berkomentar jika ada hal "yang kurang seru, nyebelin, kacau" terkait pendidikan. Tentunya, mengomentarinya diimbangi membaca berbagai referensi.
Hari ini, ada 7 UU dikeluarkan dari Omnibus Law, meliputi: Pers, Guru, hingga Pendidikan Kedokteran. 3 UU diantaranya untuk bidang pendidikan:
1. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Mari kita mengenang sebentar, mengenai beberapa isu kontroversial yang akan merugikan pendidikan. Seperti poin berikut:
Soal badan hukum pendidikan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yang semula berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti)..
DIUBAH melalui pasal 68 ayat (4) dan Pasal 69 ayat (6) RUU Ciptaker, menjadi dapat berprinsip nirlaba dan wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
Kalem ges, saya tambahkan lagi dengan kutipan Pengamat Pendidikan berikut ini:
"Perubahan frase prinsip pendidikan nirlaba menjadi dapat laba, frase izin pendirian sekolah atau perguruan tinggi menjadi izin pendirian badan usaha dan sentralisasi pendidikan," kata Darmaningtyas dalam Webinar 'Menakar Nasib Sisdiknas di Tengah Belitan Omnibus Law', Senin, 31 Agustus 2020. Apakah sekolah nanti akan ada franchisenya? HAHAHA.
Agar lebih menjiwai, saya akan tambahkan lagi update terbaru mengenai daftar pasal bermasalah dan kontroversi terkait pendidikan, berikut ini (pesantren yang visi misinya mulia aja kena juga ges. HAHAHAHA):
***
Bagaimana? Apakah sudah mual dengan tingkah laku para orangtua itu? Mereka memang lebih pantas menimang cucu dan menghabisi hari tua sajalah, sambil bersepeda dengan menyenangkan. Ini kok malah mengurusi hal hal yang bisa membuat cerita kelam generasi lanjutan. Sekarang, saya jadi tahu kelebihan pemerintahan Indonesia itu apa. Tada! "Pintar membuat denda", ya itu saja kelebihannya.
Saya memutuskan meninjau lebih lanjut. Mari kita berkenalan dulu dengan Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang telah dilantik sejak 1 Oktober 2019. Ini merupakan upaya saya untuk menguatkan hasil tinjauan.
-Puan Maharani (PDI Perjuangan) sebagai Ketua DPR;
-Azis Syamsuddin (Golkar) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
-Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan;
-Rachmad Gobel (NasDem) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan;
-Muhaimin Iskandar (PKB) sebagai Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
-Joko Widodo sebagai Presiden RI (tambahan)
Saya melakukan tinjauan sederhana dengan mengamati sosial media para tokoh di atas. Hasilnya? Hanya dua di antara lima tokoh yang mengucapkan "Selamat Hari Guru Sedunia" melalui instagram mereka. Kecuali Azis Syamsudin, tidak dalam hitungan, karena saya tidak temui akun instagramnya. Namun, perlu diketahui kelima akun centang biru ini, serempak mengucapkan "Dirgahayu TNI".
Sekarang, saya sudah paham. Mengapa mereka memilih hari ini untuk meresmikan Omnibus Law. Saya harus memaklumi sih. Padahal, guru adalah salah satu pihak yang membawa mereka menduduki jabatan sekarang. Ah, I see. Mungkin, mereka lupa.
Tapi maaf, di mata saya. Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden sudah kentang sekali, layaknya anak durhaka, yang tega meninggalkan orangtuanya di panti jompo. Begitu saja.
Lagian, dari sekian banyak hari. Kenapa sih harus memilih Hari Guru Sedunia untuk sahkan Omnibus Law, yang hanya membuat sesak pendidikan?
Sekali lagi, ini hanya opini.
Renita Yulistiana
5 Oktober 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
