Meskipun anggaran yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya mencukupi semua biaya operasional pendidikan (sekolah), tetapi adanya dana tambahan dari masyarakat atau dunia usaha dapat membantu dalam memajukan pendidikan di daerah. Sumber pembiayaan bidang pendidikan dari APBN telah mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan dalam kurun waktu 2004-2009, yang diprioritaskan untuk peningkatan akses pendidikan dasar yang lebih bermutu melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di Kabupaten Solok, program dana BOS cukup membantu dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembiayaan operasional sekolah dasar, sehingga sekolah tidak perlu lagi melakukan pungutan terhadap siswa.
Selain dana BOS, sekolah juga dapat mendapatkan dana dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi berupa dana dekonsentrasi yang langsung diberikan kepada sekolah. Namun, tidak semua sekolah mendapatkan dana dekonsentrasi, karena untuk mendapatkannya, sekolah perlu membuat proposal yang diajukan melalui Dinas Pendidikan kepada pemerintah pusat/pemerintah provinsi. Dengan adanya dana dekonsentrasi dan hibah dari pemerintah pusat, sekolah di Kabupaten Solok dapat terbantu dalam pembiayaan operasional, bahkan untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. Meskipun demikian, terdapat perbedaan interpretasi dari cukup atau tidaknya dana pendidikan dari pemerintah, tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga ada sekolah yang masih memerlukan sumber pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.
Salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan di daerah adalah adanya ketersediaan sumber anggaran yang mencukupi untuk terlaksananya program-program pendidikan. Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah yang cukup perhatian terhadap sektor pendidikan berusaha untuk melaksanakan amanat UndangUndang Dasar 1945 terhadap porsi anggaran pendidikan 20 %. Semenjak tahun 2005 sampai sekarang (2008) pemerintah Kabupaten Solok berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD. Data anggaran pendidikan Kabupaten Solok yang bersumber pada APBD dapat dilihat dalam tabel berikut ini;
Dari laporan APBD terlihat adanya peningkatan anggaran pendidikan tiap tahunnya, ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Dengan jumlah anggaran pendidikan yang demikian diharapkan sektor pendidikan di Kabupaten Solok dapat ditingkatkan mutu dan program wajib belajar sembilan tahun dapat dituntaskan. Ke depan kerja keras pemerintah kabupaten dalam membiayai pendidikan dasar dan menengah akan mendapat tantangan yang cukup berat mengingat semakin tingginya tingkat kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi global yang melanda dunia, termasuk Indonesia.
