Merancang Ruang Publik Modern yang Berkarakter

Kriteria Ruang Publik yang Berkualitas

Adapun rancangan ruang publik secara umum haruslah mempunyai beberapa syarat untuk bisa dikatakan ruang publik itu berkualitas.

1. Bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi dalam hal tertentu termasuk untuk penyandang disablilitas. Semisal ruang publik itu berupa stasiun atau terminal, harus ada jalan atau tempat yang bisa dilalui oleh penyandang cacat lumpuh berkursi roda.
2. Responsif, dalam arti ruang publik bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang memakainya. Misal, trotoar. Ruang publik tersebut mesti ada tanda yang jelas, di mana batas trotoar yang memang untuk pejalan kaki dengan ruang yang ada di antara trotoar dengan bangunan di sebelahnya. Semisal ruang publik itu berupa taman, mesti ada elemen pendukung seperti MCK ataupun tempat duduk yang memang diperuntukan bagi pengguna ruang publik.
3. Meaningfull, dalam arti ruang publik tersebut benar benar memberi makna bagi para pemakai ruang publik tersebut. Misal, Museum, mestinya bisa benar benar memberikan arti kepada setiap pengunjung. Ataau jika di tempat hiburan anak anak, ruang publik tersebut bisa benar benar membuat senang anak anak yang datang.

 

Peran Serta Swasta dan Masyarakat 

Di sejumlah berita terutama di kota Jakarta dan Bandung, ruang publik yang dulu kurang diperhatikan sekarang sedang gencar gencarnya diperhatikan. Semoga kota kota lainpun  ikut tergerak untuk sepenuhnya mengelola ruang publik sehingga menciptakan kualitas perkotaan yang baik, yang diharapkan kemudian, tercipta interaksi ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas. Tapi keberhasilan penataan ruang publik tidak bisa lepas dari peras serta dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah yang mempunya wewenang dalam perencanan dan eksekusi. Karena sebaik baiknya pemerintah memberikan ruang terbuka, tidaklah efektif bila ada peran serta aktif dari masyarakat. dalam beberapa kasus, pihak pemerintah lebih banyak punya kendala dalam hal pendanaan. Karena memang pemerintah, dalam hal ini eksekutif, terbentur pada birokrasi anggaran yang biasanya tumpang tindih kepentingan dengan dari pihak legislatif. sehingga pemerintah mampu membangun, tapi belum tentu mampu untuk merawat dan memelihara ruang publik yang ada. Apabila masyarakat hanya tinggal diam, akan berakhir sudah fungsi dari ruang publik yang ideal. Untuk itu diperlukan pihak swasta yang biasanya mempunya finansial yang lebih kuat. Agar tidak mengurangi arti, fungsi dan peran ruang publik tersebut, diperlukan sebuah skema kerjasama yang jelas antara pemerintah dan pihak swasta. 

Mari dengan moment Hari Habitat Dunia, kita ciptakan ruang publik yang benar benar menjadi perwujudan jati diri kita.