Masih hangat berita gubernur DKI Ahok menerima 4 penghargaan dari Bappenas untuk kategori perencanaan, perencanaan, perencanaan terbaik, lalu pencapaian indikator terbaik. Apalagi pendukung, kawan dan teman, lawan Ahok pun dengan lemah kelu mengucap pengakuan untuk prestasi Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok.
Sebenarnya wajar seluruh Pemprov di indonesia memiliki perencanaan yang baik, dan bila dilombakan, tentu akan terpilih salah satu sebagai yang terbaik. Kan ada Bappeda di tiap propinsi. Sehingga menjadi gubernur itu tidak perlu punya rencana program yang harus digembar-gemborkan saat kampanye Pilgub, Seperti kata Jokowi di masa kampanye Pilgub DKI 2012, "di lemari Bappeda itu sudah bertumpuk-tumpuk rencana bagus, siap untuk dilaksanakan".
Perencanaan itu tetap saja baru rencana, harapan, cita-cita, tujuan, haluan, baik dalam garis besar ataupun kecil, tertulis ataupun lisan. Tidak beda dengan perkataan para mantan pemimpin di masa lalu yang berencana : "Saya akan..., saya akan... . Semua masih akan, baru akan, belum menjadi tindakan, apalagi hasil kenyataan.
Yang penting adalah pelaksanaan. Bila menunggu-nunggu Bung Karno dan kawan-kawan menyiapkan perencanaan matang kemerdekaan, Indonesia kapan merdeka? Sehingga para pemuda menculiknya dan memaksanya untuk menyatakan kemerdekaan hari-hari itu juga.
Dan perencanaan-perencanaan Pemprov DKI yang telah mendapatkan penghargaan itu, apakah sudah dilaksanakan? Seberapa banyak dilaksanakan? Seberapa baik dilaksanakan? Siapa yang menilai pelaksanaannya? Mendapatkan penghargaan pelaksanaan terbaik kah?
Perencanaan daerah dinilai oleh Bappenas, yang terbaik diberi penghargaan. BPK menilai tertib penggunaan anggaran, apakah wajar tanpa pengecualian, dengan syarat, atau tanpa opini. DPRD lah yang mengawasi kegiatan pemerintah daerah. Tindak lanjut dari mengawasi adalah memberikan penilaian atas pelaksanaan pembangunan yang sudah dianggarkan dalam APBD.
Bagaimana nilai Gubernur Ahok menurut DPRD DKI ? Wakil Ketua DPRD DKI yang terhormat bapak Haji Lulung sering menyampaikan dengan tak bosan-bosannya, bahwa penyerapan anggaran DKI rendah. "Tahun 2015 penyerapannya cuma 39 persen " kata Haji Lulung, "hari ini hampir perubahan, baru tiga belas koma sekian persen ", sambungnya.
Jadi, perencanaan-perencanaan terbaik Pemprov DKI, yang pelaksanaannya tentu menggunakan APBD DKI bisa diperkirakan juga baru terlaksana sebesar angka penyerapannya tersebut, 39%. Apakah itu nilainya Amat baik? Baik? Cukup? Memakai cara penilaian anak kuliah, mengerjakan 39% dengan benarpun dari seluruh soal ujian itu nilainya D, kurang dari cukup.
Mungkin sudah banyak perubahan di DKI yang dirasakan sebagian warganya (dan tidak dirasakan sebagian yang lain). Perubahan-perubahan menjadi lebih baik dalam berbagai bidang di sebagian wilayah DKI, tidak merubah kenyataan penyerapan anggaran yang baru 39%.
Membanding-bandingkan kinerja Ahok dengan para pemimpin yang lalu, hasil-hasil yang telah nyata kini yang tak pernah ada di masa lalu dengan penyerapan anggaran 100%, adalah cara pikir pecundang. Bila yang lalu itu buruk, pecundang, untuk apa dijadikan perbandingan dengan yang sekarang, bila menganggap Ahok adalah seorang juara? Hanya pecundang yang suka membahas pecundang.
Siswa-siswa juara melanjutkan ke sekolah elit para juara, lalu terpilih siswa juaranya para juara. Mentalitas dan kinerja bobrok para pemimpin dan birokrat masa lalu, biarlah sudah berlalu. Sekarang adalah saatnya tampil generasi pemimpin juara.
