Pemerintah Percaya Diri Menghadapi Perang Dagang

Sejumlah barang dari Indonesia ke Amerika Serikat bebas bea masuk karena  kebijakan Generalized System of Preferences (GSP). Kini kebijakan  tersebut sedang dikaji ulang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.  

Ada 124 barang yang direview ulag oleh Trump. Trump berpotensi  mencabut GSP untuk barang-barang tersebut. Apabila Trump mencabut GSP  sejumlah barang tersebut, artinya ada bea masuk yang harus dibayarkan.

Ketua Tim Ahli Ekonomi  Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, Indonesia berpotensi membayar  bea masuk sekitar US$ 1,8 miliar per tahun atau setara Rp 25,2 triliun  (Kurs Rp 14.000/US$) bila Trump mencabut GSP terhadap barang-barang  tersebut. Artinya, barang eksport Indonesia ke Amerika Serikat diperkirakan akan lebih mahal Rp 25,2 triliun untuk nilai eksport setahun.

Kenaikan harga pada dasarnya akan mengurangi daya saing, apalagi terjadi depresiasi rupiah yang akan menaikkan production cost. Walaupun meraup dolar lebih banyak, namun harga pasti naik paling tidak karena adanya penghapusan GSP.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan peringatan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat  Donald Trump ke banyak negara termasuk Indonesia bukan suatu ancaman besar. 

Namun Thomas Limbong  kepala BKPM agaknya berpendapat lain dari sudut penanaman modal,isu perang dagang akan menjadi sentimen negarif bagi iklim investasi sebab,  kalangan pengusaha atau investor paling sensitif terkait dengan  perkembangan dunia, apalagi mengenai isu yang akan berdampak bagi  perekonomian negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Setelah sempat menguat, rupiah kembali melemah dan berada pada level Rp. 14.337 per US $. Bank Indonesia sepanjang tahun ini telah 3 kali menaikkan suku bunga acuan. Diperkirakan kenaikan suku bunga acuan BI ini akan dikuti oleh kenaikan suku bunga kredit perbankan. 

Sebab, bank di Indonesia saat ini masih bergantung pada net interest margin (NIM) yang menyebabkan bank harus menyesuaikan tingkat bunga saat ada  perubahan bunga acuan bank sentral. NIM adalah marjin atau keuntungan  yang didapatkan dari bunga bersih seperti penyaluran kredit, deposito  hingga surat berharga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan upaya pemerintah  melawan ancaman perang dagang Amerika Serikat (AS). Upaya itu dilakukan  lewat insentif, genjot ekspor, dan menyeleksi kegiatan impor.

Dia mengungkapkan, kinerja APBN 2018 selama enam bulan pertama di tahun  ini berjalan dengan baik. Mulai dari sisi penyerapan belanja maupun  penerimaan negara sebagai alasan tidak mengajukan revisi APBN.

Apa yang tersirat dari langkah pemerintah diatas merupakan langkah normatif berdasarkan ekspekatasi kondisi yang normal dengan basic data yang existing.  Dalam sebuah perencanaan, data existing akan menjadi basis perhitungan kedepan. Padahal, faktanya rupiah mengalami fluktuasi yang dipekirakan akan mempengaruhi APBN.

Jika kita lihat asumsi dalam APBN, US $ dipatok Rp. 13.400 sedangakan rupiah mengalami depresiasi pada hari ini sebesar 963 basis point yang akan mempengaruhi besaran fiskal luar negeri. 

Jika tidak ada peningkatan pendapat negara dari sektor pajak misalnya, maka akan terjadi defisit APBN. Dalam system anggaran berimbang, jika terjadi defisit anggaran dan tidak ditutup maka ada anggaran yang tidak terealisasi atau terjadi gagal bayar.

Ada pihak yang menilai bahwa saat ini Indonesia memiliki nilai tawar yang tinggi karena menjadi anggota dewan keamanan tidak tetap PBB, namun yang dihadapi saat ini adalah pelemahan nilai tukar mata uang yang berpengaruh pada APBN dan ekonomi Indonesia umumnya. 

Seperti apa yang disampaikan oleh Suharto menjelang kejatuhannya menjawab prediksi Gorge Soros, bahwa fondasi ekonomi Indonesia sangat kokoh. Namun faktanya ekonomi Indonesia ambruk dan harus bertekuk lutut kepada IMF.

Salah satu penyebab ambruknya ekonomi Indonesia diindikasikan karena faktor korupsi. Bank dunia memperkirakan 30 % pinjaman yang diberikan kepada Indonesia telah dikorupsi. Tingginya tingkat korupsi tersebut akan mempengaruhi data untuk menganalisa kondisi ekonomi, sampai kepada pimpinan akan tersaji yang bagus bagus ditambah lagi budaya asal bapak senang. 

Belakangan ini KPK gencar melakukan OTT terhadap kepala daerah, terakhir KPK menangkap Gubernur Aceh dan seorang Bupati, mestinya ini dapat menjadi sinyal ada ketidak beresan dalam penyajian data untuk melakukan kajian dalam mengambil langkah menghadapi depresiasi nilai tukar.