Saat Presiden  Soeharto  lengser di Mei 1998  meninggalkan  utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar, rasio  utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB. Pemerintahan selanjutnya yang  dipimpin BJ Habibie (1998-1999). Di periode 1999, total outstanding utang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2  miliar. Rasio utang  membengkak jadi 85,4 persen dari PDB.
Selanjutnya  pertanggungan jawab keuangan Habiibie ditolak oleh MPR dan tampuk  kepemimpinan  beralih ke tangan Gus Dur (1999-2001). Nilai  utang  pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp 1.232,8  triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$  129,3 miliar. Ketika itu, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen.  Kemudian  di 2001, rasio utang turun menjadi 77,2 persen. Hanya saja,  nilai  outstanding utang naik tipis menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$  122,3  miliar. Artinya, ada kenaikan PDB.
Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan pada 2001  dan  digantikan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)., posisi utang  Indonesia dan rasio  utang terhadap PDB, meliputi:
- 2002: Rp 1.223,7 triliun atau US$ 136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen
- 2003: Rp 1.230,6 triliun atau US$ 145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen
- 2004: Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen
Estafet  kepemimpinan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode melalui  pemilihan langsung, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Di masa pemerintahan SBY, Rasio utang dan nilai utang Indonesia menjadi lebih baik :
- 2005: Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen
- 2006: Rp 1.302,2 triliun atau US$ 144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen
- 2007: Rp 1.389,4 triliun atau Rp 147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen
- 2008: Rp 1.636,7 triliun atau Rp 149,5 miliar, rasio utang 33 persen
- 2009: Rp 1.590,7 triliun atau US$ 169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen
- 2010: Rp 1.681,7 triliun atau US$ 187 miliar, rasio utang 24,5 persen
- 2011: Rp 1.809 triliun atau US$ 199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen
- 2012: Rp 1.977,7 triliun atau US$ 204,5 miliar, rasio utang 23 persen
- 2013: Rp 2.375,5 triliun atau US$ 194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen
- 2014: Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.
Melalui  pemilihan umum (pemilu) berikutnya, Jokowi naik tahta sebagai Presiden  ke-7 (2014-2019) menggantikan SBY. Di akhir 2015, utang pemerintah pusat  naik menjadi Rp 3.165,2 triliun  atau US$ 229,44 miliar. Rasio utang  terhadap PDB meningkat menjadi 27,4  persen.  Total outstanding utang  pemerintah sepanjang 2016  tercatat naik lagi menjadi Rp 3.466,9 triliun  atau setara dengan US$  258,04 miliar. Rasio utang 27,5 persen dari  PDB. Data terakhir outstanding utang Indonesia berada pada kisaran Rp 4034 triliun atau 29,23 % dari PDB.
Jika dilihat  sejarah utang dari era orde baru sampai saat  ini, meskipun secara nilai  utang naik, akan tetapi rasio utang  pemerintah Indonesia terhadap PDB  masih jauh dari batas maksimal yang  ditetapkan dalam Undang-undang (UU)  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap  PDB. Namun jika kita lihat pada puncak krisis ekonomi  1998 - 1999 mencapai 85,4 % dari PDB penyumbang hutang terbesar karena depresiasi rupiah.
Jika dibandingkan dengan Malaysia atau Thailand masing masing 52,7 % dan  41,6 % dari PDB, Indonesia masih  relatif cukup baik namun harus diingan PDB Indonesia dengan penduduk 250 juta menjadi kurang relevan membandingan dengan negara lain yang penduduknya lebih sedikit. Juga, harus dilihat hutang negara tersebut kepada siapa, kalau berupa surat hutang kepada bangsanya sendiri tentu tidak memiliki resiko yang sama jika terjadi depresiasisi nilai tukar mata uangnya.
 Indonesia bisa saja terkena dampak negatif akibat perang dagang antara  Amerika Serikat dan Cina. Jika perang berlanjut maka ekonomi Beijing  kemungkinan melemah yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi ekspor  Indonesia ke negeri itu. Itu baru dari sisi perdagangan yang beberapa bulan belakangan ini mengalami defisit yang menjadi  salah satu faktor pemicu depresiasi nilai rupiah yang menyentuh level psikologis.
Penguatan mata uang US dollar yang sudah tembus dilevel  Rp. 14.000 langsung dirasakan oleh Industri pengolahan karena sebagian besar Industri masih mengandalkan  bahan baku  atau barang semi jadi import terutama industri makanan dan pakan ternak. Industri ini langsung menyentuh kepentingan masyarakat banyak seperti kebutuhan kedelai dan gandum. Pilihan yang harus diambil adalah membatasi produksi atau menaikkan harga jual produknya.
Terlebih Indonesia saat ini masih berkutat pada Industri hilir untuk pengolahan bahan baku alam yang membutuhkan investasi besar. Disamping itu belum adanya kepastian hukum masih maraknya suap dalam pemberian izin menjadi iklim investasi ekonomi biaya tinggi yang mempengaruhi PDB.
Namun jika kita perhatikan data2 hutang diatas dan rasionya terhadap PDB sesungguhnya tidak dapat disebutkan bahwa rasio hutang kecil menunjukkan kinerja pemerintahan kurang baik sebab makin besar investasi makin besar pendapatan. Hutang luar negeri pada dasarnya untuk digunakan dalam investasi ekonomi dan selaras dengan meningkatnya jaumlah hutang akan meningkatkan produktivitas.
