Politisasi Bisnis?
Dalam dunia medsos, kita sering memperoleh gambaran bahwa pembangunan jalan Tol atau kereta Cepat tak ada pada era pemerintahan sebelumnya sebagai gambaran perbandingan pemerintahan saat ini lebih berhasil dalam pembangunan. Kalau dilihat dari latar belakangnya, pembangunan tersesebut lebih bersifat bisnis dalam pelemparan produk dan jasa dari negara peminjam.
Dalam arti kata lain, target pasar dari produk tersebut tak lain adalah rakyat Indonesia. Dalam hal ini, penghapusan subsidy pada dasarnya menjadikan investasi tersebut dibayar oleh rakyat pengguna jasa. Namun, investasi tersebut dinilai dapat berpengaruh kepada kemajuan ekonomi  dalam hitungan matematis diatas kertas.  Apakah benar demikian?
Kembali kepada nilai tukar rupiah yang terjadi kecenderungan mengalami depresiasi pada saat pencairan pinjaman, nanti pada saat jatuh tempo pembayaran akan menjad faktor penekan rupian. Jika nilai tukar terus mengalami depresiasi, mau tidak mau tariff harus disesuaikan atau pemerintah memberikan subsidy agar dari hasil tariff itu dapat mengembalikan pinjaman.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
