Polecy pemerintah saat ini membangun infrastrukur ekonomi dengan pinajaman yang pengembalian berdasarkan tariff, namun kalau terjadi pelemahan rupiah maka tarif akan dinaikan atau disubsidy pemerintah. Eksesnya, banyak TKA berasal dari negeri peminjam karena pada dasarnya pinjmanan itu juga untuk memberi peluang kerja rakyatnya.
Pinjaman tersebut umumnya berjangka panjang dan mengikat pemerintah, bukan mengikat presiden yang masa jabatanya terbatas 2 periode masing2 5 tahun.  Siapapun presidenya nanti, memiliki tugas lebih berat lagi menjaga nilai tukar rupiah yang pada puncak krismon  1998 mencapai Rp 16 ribu lebih yang berimbas pada krisis politik. USD saat ini makin perkasa, rupiah nyaris berada pada level Rp. 14 ribu, bukan hanya karena dollar yang perkasa semata mata, tapi karena menurunya eksport atau membengkaknya import.
