Pilih Jokowi atau Pabowo?

Pada saat ini hanya Jokowi dan Prabowo  harus diakui sebagai sosok perhatian publik dalam perebutan kedudukan orang nomor satu di Indonesia 2019 mendatang. Keunggulan Jokowi bisa bercerita tentang pengalaman dan prestasinya selama memerintah sedangkan Prabowo akan menjual gagasan dan pemikirannya sehingga perlu tampil lebih meyakinkan rakyat baik kata dan tindakan agar memperoleh simpati pemilih.

Puas dan tidak puas terhadap pemimpin adalah sesuatu yang lumrah namun politik itu cair, dalam sekejap kedudukan seseorang bisa berbalik 180 derajat karena berbagai sebab. Contoh paling anyar adalah apa yang dialami oleh  Abubakar, Bupati Bandung Barat yang menjadi tersangka suap oleh KPK.

Sukarno maupun Suharto boleh dikatakan nasibnya hampir sama dipaksa mengundurkan diri, kalau Sukarno menjadi tahanan rumah, sedangkan Suharto menjadi sasaran caci maki seolah jasa kepada negara sirna begitu saja. Begitu juga dengan BJ Habibie, pertanggungan jawabnya ditolak MPR dan Gus Dur harus lengser digantikan Megawati.

Prilaku publik terhadap pemimpinya pada dasarnya akan tergantung dari kondisi sosial ekonominya, ketika sibuk dengan aktivitasnya, maka dia akan tercurah waktunya pada aktivitasnya, tidak begitu memikirkan siapa yang memimpin negeri ini.  Namun bagi mereka yang diakui sebagai analist politik, memang itu profesinya menilai dan menelaah yang menjadi rujukan media dan diikuti oleh publik dalam sosial media.

Bebas dan rahasia sebetulnya merupakan filosofi memilih pemimpinya, namun perkembangan tehnologi komunikasi membuat publik lebih mudah untuk mengakses informasi dan menyuarakan pendapatnya.  Tidak percaya dengan informasi prestasi pemimpin atau sebaliknya biasa kita temui dalam jagat medsos yang memunculkan dua kubu pro kontra.

Prilaku publik dalam memilih pemimpinya kadang berlaku sebagai bagian team sukses dalam peraihan kekuasaan, ketika kita memuji Jokowi maka akan mendapat respon penentangan dari pendukung Prabowo. Prilaku seperti ini terus berlangsung walaupun pilpres 2014 sudah lama usai dan berlanjut pilpres 2019.

Tak lelah menyuarakan dukungan menjadikan publik terbelah saling berseberangan, namun berbeda didalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti itu hampir tak terdengar karena masing2 sibuk mencari nafkah. Namun demikian suara dalam medsos tersebut juga tidak terlepas dari kehidupan sosial kemasyarakan, ketika dia meresa nyaman maka akan memilih pemimpin yang membuat dirinya nyaman.

Ketika rakyat merasa nyaman dengan kepemimpinan Jokowi dengan sendirinya akan memilih Jokowi. Namun harus diakui tidak mungkin seorang pemimpin membuat nyaman  seluruh rakyat maka tak heran banyak yang bersikap kecewa  diungkap dalam dunia medsos. Kekecewaan tersebut diungkap dengan mereferensi berita hoax yang akhirnya menjadi masalah hukum.

Dalam sebuah obrolan di warung kopi tentang pemimpin yang ideal, ketika melintas wanita seksi, fokus obrolan akan buyar beralih kepada wanita seksi itu. Ini adalah sebagai gambaran bahwa sesungguhnya banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap perebutan kekuasaan sehingga seperti lihat dalam pilkada bertebaran baleho promosi menjadi pemimpin.

Menjadi pemimpin itu mahal, terbetik berita yang kemudian dibantah, keraguan Prabowo maju dalam pilpres karena masalah logistik. Masalah logistik ini menjadi seleksi alamiah, hanya tokoh yang mampu menyiapkan logistik yang mampu bertarung. Abubakar, Bupati Bandung Barat  terkena OTT KPK karena menggunakan jabatanya  untuk mendukung logistik isterinya yang bertarung dalam pilkada meneruskan kedudukanya. Sebelumnya Walikota Kendari terkena OTT  untuk mendukung logistik ayahnya yang maju dalam pilgub.