Dengan dilemparkan ide uang muka 0 %, terlihat terjadi kepanikan sehingga timbul saling menyalahkan dimana mulai mencuat kepermukaan sebagaimana disampaikan oleh politisi PDIP bahwa perolehan suara Ahok-Djarot karena tidak optimumnya kerja partai pengusungnya.
Jika melihat skema program DP KPR 0 rupiah yang digagas Anies-Sandi adalah masyarakat yang ingin membeli rumah diminta menabung selama 6 bulan di bank milik Pemda Jakarta, Bank DKI. Uang hasil menabung selama 6 bulan ini sebagai pengganti DP yang nilainya mencapai 10 persen dari harga rumah. Â Nantinya, cicilan KPR tetap diberlakukan dan tenornya ditetapkan selama 15 tahun. Program ini digagas Anies dan Sandi sebagai cara agar masyarakat Jakarta punya tempat tinggal.
Skema tersebut sesungguhnya skema yang masuk akal dengan cara menabung uang muka, namun persoalannya pengembang mana yang bersedia membangun mengingat harga lahan di DKI yang melangit. Â Peran pemerintah daerah tentunya diperlukan untuk penyediaan lahanya dimana saat ini pemprov DKI menyediakan lahan untuk rumah sewa. Mengapa tidak diterbitkan HPL sehingga lahan tersebut dapat dikerjakan oleh swasta atau BUMD Â yang bekerjasama dengan perbankan seperti hanya pembangunan pasar ?
