Apa Kabar Proyek Monorel Jokowi?

Proyek monorel semula menjadi sebuah kebanggaan proyek Gubernur Jokowi menjelang maju pencapresan 2014 namun saat ini diberitakan proyek ini gagal dan hilang dari perhatian. Ada apa dengan proyek ini, apakah karena Ahok tak sejalan dengan pendahulunya ?

Sebetulnya proyek ini menggunakan pembiayaan yang sama dengan proyek kereta cepat, hanya bedanya, proyek monorel digaransi dengan regulasi DPRD sedangkan proyek kereta cepat digaransi oleh Bank pelat merah yang nota bene milik pemerintah yang tentunya pemerintah yang menggaransi.

Pembangunan infrastruktur itu apa ?  Yang diketahui oleh publik pembangunan infrastruktur adalah sebuah prestasi pemerintah dalam membangun negara katakanlah menjadi sebuah keberhasilan seorang presiden. Benarkah demikian ?

Tanpa mengetahui fakta dibalik itu semua, publik sangat mudah tergiring oleh opini yang dikembangkan sebab bagaimanapun hal semacam ini tidak banyak diketahui oleh publik perihal seluk beluknya sehingga percaya begitu saja dengan opini politik yang dikembangkan.

Memasuki era perdagangan bebas, negara kita menjadi target pasar negara negara Industri. Dalam tehnis pemasaran seperti umum kita ketahui adalah pembelian produk secara kredit seperti halnya sepeda motor. Penjualan produk kereta cepat pada dasarnya sama seperti penjualan sepeda motor, namun karena disebut pembangunan infrastrutur maka jadilah keberhasilan pemerintah.

Kalau membeli sepeda motor kita ketahui dapat dibiayai oleh perusahaan leasing dan apabila terjadi gagal bayar maka sepedar motor akan disita oleh perusahaan leasing. Pengadaan kerata cepat pada dasarnya juga sama, jika terjadi kegagalan dalam pembayaran mestinya akan disita oleh penyandang dana.

Bagaimana Teknis penjualan kereta cepat atau monorel?

Persaingan dagang juga terjadi diantara negara industri sehingga dalam hal membantu penjualan tersebut pada umumnya perbankan pemerintah menyediakan dana pembiayaan pembelian produk industrinya.  Perbankan China dalam hal ini berhubungan dengan perbankan Indonesia yang bertindak sebagai garantor yang disetujui oleh pemerintah. Pada dasarnya bank di China memberikan pinjaman kepada perbankan Indonesia untuk pengadaan kereta cepat yang yang selanjutnya perbankan Indonesia berhubungan dengan buyer di Indonesia.

Dalam arti kata, buyer di Indonesia tak secara langsung berhubungan dengan perbankan di China. Produsen di China, menyangkut pembayaran akan berhubungan dengan perbankan di China yang selanjutnya pembayaran tersebut menjadi pinjaman perbankan di Indonesia.  Sehingga, bila terjadi kemacetan pembayaran, bank di Indonesia itu yang harus bertanggung jawab yang oleh karenanya disebut sebagai garantor.

Bagaimana jika perbankan di Indonesia tidak mampu membayar ? Karena bank ini adalah pemerintah maka pemerintah yang harus bertanggung jawab oleh karenanya, pinjaman ini harus mendapat persetujuan DPR.  Persetujuan DPR ini yang menjadi polemik, namun polemik tersebut kini mereda yang sangat mungkin DPR sudah menyetujuinya.

Bagaimana dengan proyek monorel sehingga tidak berlanjut? Proyek monorel dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Singapura, tentunya tidak ada perbankan pemerintah yang bersedia menggaransi karena harus persetujuan DPR. Tidak adanya garantor itulah yang menyebabkan proyek tersebut berhenti karena investor seperti itu umumnya tak ubahnya sebagai calo kredit seperti banyak terjadi pada masa orde baru.

Resiko yang dihadapi bank garantor, apabila tarif tidak mencapai target untuk membayar cicilan, maka pembayaran kepada bank pemerintah China harus ditalangi oleh bank garantor. Jika pembayaran tersebut sampai mempengaruhi CAR, bukan tidak mungkin bank garantor ambruk seperti yang dialami oleh Bank Bapindo yang terpaksa dilikwidasi dan seluruh kewajiban bank tersebut diambil alih oleh APBN sedangkan jaminanya ditangani oleh BPPN untuk dijual.

Artinya, pinjaman semacam itu harus dibayar secara langsung oleh rakyat pengguna jasa, apabila tarif tidak terjangkau maka resikonya ditanggung negara. Jika proyek itu mengandung unsur korupsi atau mark up harga, korupsi atau mark up harga itu ditanggung rakyat melalui pengenaan tarif. Sehingga boleh dikatakan, pembangunan kereta cepat maupun monorel adalah bisnis transportasi yang dipolitisir menjadi sebuah prestasi.  Luar biasa lihainya orang dagang, itulah yang namanya kapitalisme yang masuk dalam lingkaran kekuasaan dalam era liberal saat ini.