Bubarnya Uni Soviet ditengarai oleh kemunduran ekonomi dan keterbukaan politik. Politik tangan besi blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet meninggalkan monumen yang mengingatkan represivenya negeri berhaluan sosialis itu. Bagi blok barat, runtuhnya sosialis menandakan kemenangan liberalisme sebagai symbol kemakmuran. Sejak era kemerdekaan, indonesia tak lepas terseret dalam pertikaian antara sosialis dan liberal. Walaupun perang dingin telah usai, bukan berarti pertikaian sudah selesai, musuh barupun tercipta, ISIS telah tercipta menjadi musuh dunia.
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya dinilai sebagai lahan subur berkembangnya ideologi ISIS sehingga pemerintahpun sebagaimana banyak negara ikut menjadikan ISIS sebagai organisasi teroris yang harus dilenyapkan. ISIS bukan hanya menjadi momok menakutkan bagi keamanan negara tapi juga menjadi momok ekonomi.
ISIS menjadikan negara produsen minyak sebagai basis pergerakannya dan menjadikan ladang minyak sebagai sumber pembiayaan pergerakanya. Negara-negara baratpun termasuk Russia bahu membahu memerangi ISIS namun seiring dengan aksi negara-negara itu, harga minyak terus mengalami penurunan. Arab Saudi memberikan sinyal harga minyak masih akan mengalami penurunan dibawah US $ 30 per barrel. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling diuntungkan dengan penurunan harga minyak ini ?
Penurunan harga minyak dunia tentu saja mengurangi pundi-pundi ISIS namun sebaliknya menguntungkan negara-negara Industri. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat tahun 2008 salah satu penyebabnya adalah melambungnya harga minyak hingga mencapai diatas US $ 100 per barrel. Kenaikan harga minyak yang begitu tinggi menyebabkan kemunduran dunia industri yang menimbulkan PHK massal. Penurunan daya beli masyarakat tersebut berimbas pada sektor properti yang ditandai dengan tumbangnya perusahaan pembiayaan Lehman Brothers yang memicu kekacauan perdagangan saham dunia.
Situasi saat ini berbalik, ketika industri telah pulih dan harga minyak jatuh maka negara-negara itu mencari pasar produksinya. Indonesia yang menjadi negara berbenduduk terbesar keempat dunia adalah pasar yang sangat potensial. Didalam membantu sektor Industri ini, negara2 maju menyediakan pinjaman untuk pembelian produk industri negara tersebut. Pinjaman semacam inilah yang ditangkap oleh pemerintah saat ini.
Ditengah polemik pinjaman pemerintah China yang digaransi oleh perbankan BUMN, pembangunan dengan dana pinjaman ini menjadi jargon politik sementara target pendapatan negara tidak tercapai. Artinya jelas, mengingat APBN adalah anggaran berimbang, akan terjadi penundaan pembangunan kecuali dengan dana pinjaman sementara pinjaman yang jatuh tempo harus dibayar. Tidak tercapainya target pendapatan negara dengan sendirinya akan memperbesar defisit anggaran mengingat janji pembangunan itu.
Ditengah kegaduhan pro kontra pinjaman LN, terjadi aksi teror Sarinah yang pelakunya adalah ISIS. Banyak pihak yang menyangsikan sebab gerakan Islam radikal di Indonesia sudah terjadi pada awal-awal kemerdekaan yang kita kenal sebagai gerakan DI/TII Karto Suwiryo yang tentunya tidak ada kaitannya dengan penguasaan ladang minyak. Jika asumsinya, penurunan harga minyak yang diisyaratkan oleh Saudi Arabia adalah untuk mengurangi pundi-pundi pembiayaan ISIS, imbasnya juga pada APBN yaitu penurunan pendapatan sektor Migas yang menjadikan ketergantungan pembangunan dari pinjaman.
Perang bukan hanya strategi militer, perang ekonomi dampaknya tidak jauh berbeda, potensi konflik yang dipicu adanya kerawanan sosial akibat kemunduran ekonomi bisa saja timbul setiap saat. Indonesia masa orde baru yang mengandalkan pembangunan luar negeri yang dipolitikkan menjadi bantuan negara sahabat atau bantuan negara donatur berujung dengan krisis ekonomi yang mengakiri kekuasaan Suharto.
Warisan Orde Baru itulah yang harus diatasi oleh presiden berikutnya dimana Indonesia secara keuangan kehilangan kedaulatan oleh syarat yang diberikan oleh IMF. Era SBY, jerat kekuasaan IMF dapat dilepaskan dengan pelunasan hutang sehingga pembangunan lebih pada skala prioritas. Jargon politik nostalgia muncul, enak zamanku, zaman jor2an pembangunan yang bersumber pada hutang luar negeri namun peningkatan pendapatan negara tidak mengimbangi pengembalian investasi. Analis sepakat, krisis moneter tersebut karena pengaruh ekonomi global. Apakah benar demikian ?
Antara politik dan ekonomi jika sudah menyatu yang terjadi adalah pengaburan yang dibangun berdasarkan opini sepotong sepotong untuk mendukung keputusan kekuasaan. Sederhananya, dalam teori ekonomi yang paling mendasar, terjadinya kenaikan harga disebabkan tidak berimbangnya antara supply dan demand. Dan itu bukan hanya berlaku pada harga barang tetapi juga pada pasar uang. Uang pada saat ini sudah menjadi komoditas perdagangan sehingga apabila terjadi hilangnya keseimbangan arus masuk devisa, nilai mata uang akan menguat atau menurun. Menurunnya nilai rupiah dapat disebabkan pengeluaran devisa lebih besar dari pemasukan.
Salah satu sumber pemasukan devisa negara adalah dari sektor migas, penurunan pendapatan devisa oleh karena penurunan pendapatan migas dampaknya akan menekan nilai rupiah. Diperkirakan, dampak dari penurunan tersebut akan menurunkan nilai rupiah yang artinya setiap point penurunan nilai rupiah merupakan penggelembungan hutang luar negeri. Sebab, masuknya investasi dari pinjaman luar negeri tersebut recovery nya dengan mata uang rupiah. Artinya, pemerintah harus menghimpun rupiah lebih banyak untuk menutup selisih kurs hutang luar negeri.
