Rencana kunjungan Obama ke Indonesia merupakan dukungan nyata terhadap pemerintahan SBY. Sikap kompromistis SBY tidak lain adalah sebuah implementasi dari syarat dukungan dari Amerika Serikat. Sebab, dengan sikap kompromistis tersebut, negara yang masih dalam eforia demokrasi, terlebih banyaknya peserta pemilu, setiap saat akan terjadi konflik horizontal yang menyebabkan gangguan dalam kemajuan ekonomi. Gangguan ekonomi tersebut disebabkan oleh sikap investor yang ragu dalam menanamkan investasi pada negara rawan konflik seperti Indonesia  yang pada akhirnya menyebabkan sulitnya pertumbuhan lapangan kerja.
Kepentingan Amerika serikat terhadap Indonesia seperti telah diuraikan disini
http://polhukam.kompasiana.com/2010/02/06/indonesia-dikendalikan-as/
Adalah gaya politik yang harus diambil oleh SBY untuk mempertahankan NKRI. Kebijakan moneter yang terfokus pada stabilitas moneter sangat jelas bahwa pemerintah tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi tanpa stabilitas politik. Tidak adanya stabilitas politik tersebut, kebijakan pajak untuk mendorong berkembangnya usaha menjadi dikesampingkan. Sebaliknya justru Indonesia harus membuka pintu perdagangan bebas yang secara langsung telah menghantam industri di Indonesia.
Kondisi itu bukan tidak disadari oleh SBY, sebuah keadaan dimana konflik itu diprediksi akan terjadi, sikap merangkul semua pihak adalah upaya untuk mempersatukan rakyat agar dapat lebih fokus pada masalah ekonomi. Apa yang kita lihat saat ini, sikap SBY yang dianggap cengeng itu ada alasan kuat sebab sikap keras akan menyebabkan sulitnya Indonesia memperoleh pinjaman tambal sulam APBN. Fatal akibatnya jika defisit anggaran tidak tertutup, gangguan pada roda pemerintahan berarti akn menuai reaksi masa yang lebih luas.
Disisi lain, menurunnya perekonomian juga berakibat pada pendapatan pajak, tidak heran petugas pajak harus bekerja ekstra keras untuk pencapaian target. Segala celah digunakan yang justru menimbulkan penentangan.
Situasi ini memang dikehendaki agar Indonesia tetap bergantung kepada Amerika Serikat, sebuah warisan pemerintahan yang digarap sejak awal orde baru oleh Amerika Serikat. Peralatan buatan Amerika serikat yang sebagian besar mubazir karena embargo yang dilakukan Amerika Serikat membuat militer Indonesia menjadi macan ompong.
Difersifikasi peralatan militer dari negara lain masih terbentur masalah pendanaan, mau tidak mau Indonesia harus menjadi anak manis. Dengan malaysia kita harus memberi hormat karena masih bersedia menampung TKI. Lemahnya penjagaan perbatasan dan tidak terbangunnya daerah perbatasan membuat cukong dari negara tetangga berhasil menggerakkan bangsa Indonesia untuk merampok hutannya sendiri. Yang korban adalah rakyat Indonesia juga, sementara cukong dari negara tetangga dapat uncang2 kaki menikmati hasil rampokannya.
Mungkin SBY adalah presiden yang bernasib sial, mewarisi negara yang dalam kedaan hampir bangkrut, namun segala upaya yang dilakukan agar Indonesia tetap berdaulat selalu menemui batu sandungan dari bangsanya sendiri. Namun juga tak sepenuhnya kesalahan dapat dilimpahkan kepada Suharto, Suhartopun dimanfaatkan oleh orang2 yang berada disekelilingnya untuk menangguk keuntungan.
Sulit bagi SBY untuk lepas dari jeratan Amerika Serikat, menjadi anak manis tetapi dianggap cengeng adalah sebuah resiko dari bangsa yang belum memahami liciknya dunia politik. Jika kondisi politik negeri ini tidak membaik, maka kedepan Indonesia akan lebih parah lagi, siapapun presidennya, akan lebih menghadapi masa sulit, harus menjadi anak cengeng jika ingin NKRI tetap bertahan.
Ibarat rantai komando yang hilang, otonomi daerah lebih memperkeruh keadaan, pemekaran wilayah yang makin menggerus APBN tidak dapat dicegah, rakyat yang memutuskan, presiden yang harus bertanggung jawab. Sebuah organisasai negera yang tidak lumrah, negara yang sulit dikendalikan oleh karena undang2 yang mengarahkan kehancuran negara ini.Â
Rakyat tidak memikirkan pilkada, pilkada memberikan keputusan kepada rakyat tetapi pertanggungan jawab negara langsung tunjuk hidung kepada presiden. Jika kita lihat organisasinya, seharusnya kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui mendagri. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataannya, kepala daerah menjadi raja kecil yang tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat karena pertanggungan jawab dilemparkan kepada presiden oleh rakyatnya.
Berawal dari kibalt Sukarno kepada Uni Soviet, era Suharto berubah haluan berkiblat kepada Amerika Serikat, gelar Bapak pembangunan itu disandang oleh Suharto. Membangun negara dengan dana pinjaman luar negeri yang akhirnya menjerat bangsa ini untuk tunduk dengan persyaratan pinjaman yang tidak dapat dihindarkan. Kini presiden RI adalah SBY, presiden yang tidak dapat lepas dari pertanggungan jawab garis politik pendahulunya.