Rakyat tidak memikirkan pilkada, pilkada memberikan keputusan kepada rakyat tetapi pertanggungan jawab negara langsung tunjuk hidung kepada presiden. Jika kita lihat organisasinya, seharusnya kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui mendagri. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataannya, kepala daerah menjadi raja kecil yang tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat karena pertanggungan jawab dilemparkan kepada presiden oleh rakyatnya.
Berawal dari kibalt Sukarno kepada Uni Soviet, era Suharto berubah haluan berkiblat kepada Amerika Serikat, gelar Bapak pembangunan itu disandang oleh Suharto. Membangun negara dengan dana pinjaman luar negeri yang akhirnya menjerat bangsa ini untuk tunduk dengan persyaratan pinjaman yang tidak dapat dihindarkan. Kini presiden RI adalah SBY, presiden yang tidak dapat lepas dari pertanggungan jawab garis politik pendahulunya.
