Tidak Dilirik SBY, Iluni Ngambek.

Iluni kelihatanya lagi sebel sama SBY sebab ITB yang tidak mempunyai Fakultas Ekonomi justru alumninya diangkat menjadi Menko Perekonomian Indonesia. Kalau berbicara atas nama almamater, mau tidak mau melihat almamter anggota kabinet, karena kebijakan ekonomi pemerintahan SBY digodok oleh anggota kabinet itu  yang dikoordinasi oleh alumni ITB.

Tukang bangunan seperti saya ini memang tidak punya suara, paling banter cuma bisa buat artikel seprti ini, bahasanya juga kurang bagus karena cuma lulusan sekolah ndeso.  Mati keruntuhan gedungpun masih disalahkan mengapa mau ketimpah bangunan.

Zaman Pak Harto dulu, team ekonominya didominasi oleh Iluni, akhirnya ekonomi Indonesia juga hancur2an, secara akademik katanya akibat krisis global, tidak mau mengkorek2 dimana kesalahannya selain karena krisis global tersebut, bahkan Pak Harto yang disuruh tanggung jawab semua.

Saya masih ingat, Pak Harto pada awal krisis moneter mengatakan bahwa pondasi ekonomi Indonesia sangat kuat, mampu bertahan dalam krisis. Ucapan Pak Harto tentunya berdasarkan masukan dari team ekonominya, siapa team ekonomi itu ?.  Tidak ada saya pernah dengar atau saya baca yang meneliti sebab2 krisis yang dialami Indonesia dilihat dari faktor internal yaitu antara lain dari kebijakan pemerintah orde baru. Apakah benar depresiasi nilai rupiah itu murni karena krisis global. Semua tutup mata dan akibat dari itu semua rakyatlah yang menanggung.

Men judgement sebuah keputusan dengan dalih akademik adalah sebuah preseden buruk dinegeri ini padahal negeri ini ada Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lainnya. Tidak bermaksud mengecilkan kemampuan akademisi, tetapi berdasarkan pengalaman saya, dalam prakteknya sesungguhnya hasil yang didapat dari bangku kuliah hanya berperan pada penempatan, selanjutnya logiklah yang berperan mengikuti dinamikanya.

Teori2 ekonomi yang ada, semua dihimpun berdasarkan aplikasinya yang dibuat sebuah kesimpulan menjadi definisi.  Aplikasi yang dilakukan manusia dari sejak zaman dahulu kala, sebelum berkembang teori ekonomi modern pada dasarnya tetap berbasis pada aplikasi dasar itu.

Sebagai contoh teori akuntansi, ada anglo saxon ada continental, pada prinsipnya adalah mengenai pengakuan pencatatan, yang satu bersifat acrual basil, yang lain berdasarkan cash basis seperti anggaran pemerintah itu.  Tetapi tehnik recordingnya sama seperti yang telah diterapkan pada zaman dinasty Ming di China.  Tehnik dasar itu samapai sekarangpun masih dapat kita lihat tehnik pencatatan kuno itu tetap dipakai oleh para pedagang keturunan etnis China dilihat dari penanggalan yang dibuat satu tanggal untuk satu hari sehingga penanggalannya setebal buku. Setiap hari dilakukan pencatan transaksi, ditancapkan pada paku didinding adalah tenik recording. Dasar itulah yang dipakai sebagai penerapan program akuntasi yang ada sekarang. Demikian juga dengan tehnik pencatatan yang dibawa oleh bangsa belanda yang hingga saat ini diberlakukan untuk anggaran pemerintah Indonesia , pada prinsipnya sama dengan tehnik bangsa China tersebut.

Demikian juga dengan sebuah kebijakan, ada panduan yang dipegang yang didasarkan asumsi perhitungan yang mana, banyak teori dan indikatornya . Beda asumsinya, beda indikatornya akan berbeda pula hasilnya yang akan mempengaruhi  sebuah keputusan. Begitu juga dengan tehnik recording, berpatokan pada  teori yang mana, anglo atau kontinental.

Berbeda asumsi, berbeda indikator maka hasilnya tidak mungkin sama, karena tidak sama itulah dibuat sebuah opini, pemerintah salah. Ini kan masalah subyektifitas, kalau mau obyektif jangan teorinya yang disinggung, tetapi realisasinya. 

Semua sudah faham bahwa negara ini negara korup, kenapa bangsa ini senang korupsi dapat dibaca disini

http://polhukam.kompasiana.com/2010/01/24/menjadi-pns-niatnya-korupsi/

Korupsi telah masuk kesegala lini pemerintahan, siapapun presidennya pasti menghadapi hal yang sama.  Mulai zaman sukarno sampai sekarang korupsi tetap ada, tidak bisa hilang, menyalahkan keputusan karena mengakibatkan korupsi, ini namanya gemblung. Sebab, keputusan apapun di Indonesia ini jika berbau uang pasti ada korupsinya, yang ketahuan itu dibuat sedikit karena jika yang korupsi semua  diusut, mungkin roda pemerintahan akan berhenti karena banyak yang ditangkapi.