Lulusan Pendidikan Meningkat, Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Pendidik?

Indonesia tengah mengalami fenomena tingginya angka kelulusan di jurusan pendiikan yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu berimplikasi pada angka pegangguran lulusan pendidikan yang tinggi. 

Menurut data statistik perguruan tinggi 2020 terdapat 335.190 Lulusan Pendidikan di Indonesia dan bila angka kelulusan konsisten setiap tahunya maka akan terdapat 2 juta lulusan pendidikan guru di Indonesia. 

Bersamaan dengan hal ini reality yang terjadi di Indonesia masih memiliki masalah dalam pemenuhan kuantitas tenaga kerja guru yang menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menunjukkan bahwa tahun 2022-2023 Indonesia memiliki sebanyak 3,3 juta guru di sekolah negeri.

Kedua fenomena tersebut memiliki pernyataan yang kontradiktif dimana walaupun meningkatnya lulusan prodi pendidikan namun Indonesia masih mengalami kurangnya tenaga pengajar di sekolah negeri. Hal ini disebebakan karena menjamurnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) membuka prodi pendidikan. Berdasarkan Data Kemendikbutristek Prodi Pendidikan mencapai angka 6.000 pada tahun 2024  dimana berdasarkan data tersebut Prodi lembaga pendidikan meningkat semenjak pemberlakuan UU No 14 Tahun 2005. 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga tidak melakukan pembatasan penerimaan mahasiswa prodi pendidikan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam suplai dan demand guru. Ditemukan setiap tahunnya LPTK meluluskan 350 ribu guru sedangkan kebutuhan guru hanya 150 ribu sehingga terdapat kelebihan 200 ribu guru setiap tahunnya. 

Penyerapan tenaga kerja tersebut di taksir berdasarkan daya serap penerimaan PNS dan P3K guru. Dimana pada tahun 2024 dalam formasi penerimaan ASN pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 400.000 CPNS guru. Dimana angka tersebut juga masih belum bisa memenuhi kuota kebutuhan tenaga kerja guru sebanyak 1.312.759 pada tahun 2024.  

Terkait dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan guru di Indonesia, salah satu langkah yang diambil adalah melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja guru. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan menjadikan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan para guru di tanah air.

Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya ini adalah Program Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ditujukan bagi PNS dan P3K. TPG menjadi salah satu insentif yang memberikan dorongan bagi guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bidang pendidikan.

Meskipun demikian, upaya penyerapan tenaga kerja honorer menjadi PNS dan P3K tidak terlepas dari tantangan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya persyaratan tambahan yang diberlakukan pada tahun 2024. Persyaratan tersebut mengharuskan para peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Hal ini menyebabkan adanya ketidaksetaraan peluang bagi para first graduate dalam penerimaan sebagai PNS dan P3K guru. First graduate, yang mungkin merupakan talenta segar dan potensial dalam dunia pendidikan, kini menghadapi hambatan untuk memasuki sektor ini akibat persyaratan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, orientasi lulusan pendidikan dan guru honorer untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) semakin meningkat. Hal ini tidak lepas dari harapan untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Namun, realitas kesejahteraan guru honorer yang masih rendah di Indonesia menjadi kendala yang signifikan.