Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah merupakan langkah yang seharusnya memberikan manfaat nyata, namun seringkali terjerat dalam praktik yang tidak sesuai dengan tujuan aslinya. Meskipun diinisiasi dengan baik, implementasi di lapangan menyiratkan beberapa kritik sosial yang perlu dicermati.
Ketidakpahaman Maksud dan Tujuan:
Sebagian guru dan kepala sekolah mungkin belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan pengelolaan kinerja. Hal ini dapat mengakibatkan interpretasi yang keliru dan kecenderungan fokus pada jumlah sertifikat daripada pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
Komersialisasi Proses:
Beberapa individu malah memanfaatkan pengelolaan kinerja sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menjadikan sertifikat sebagai alat tukar. Ini merusak esensi dari upaya ini, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi beban administrasi.
Kurangnya Pengawasan:
Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan kinerja bisa menjadi pemicu penyalahgunaan. Diperlukan mekanisme kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa program ini dijalankan sesuai dengan visi dan misi yang seharusnya.
Fokus pada Kuantitas daripada Kualitas:
Munculnya tren mengukur kesuksesan dengan seberapa banyak sertifikat yang didapatkan seringkali mengalihkan perhatian dari peningkatan kualitas mengajar. Harus ada penekanan kembali pada substansi dan dampak nyata yang dirasakan oleh para siswa.
Menciptakan Distorsi dalam Motivasi:
Ketika sertifikat menjadi tujuan utama, motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengajaran yang berkualitas bisa terdistorsi. Inilah yang menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai inti pendidikan.
Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah seharusnya menjadi alat untuk peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar ritual administratif atau peluang bisnis. Diperlukan upaya bersama untuk mengoreksi arah dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.(MRR)
