Masalah korupsi bisa berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, serta makin meningkatnya beban masyarakat akibat adanya ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan pengelolaan badan usaha yang mengelola kebutuhan publik.
Hadirin yang saya hormati,
Salah satu cara yang dipakai untuk mencegah dan mengantisipasi kecurangan adalah dengan menerapkan program dan pengendalian anti kecurangan yang didasarkan pada nilai-nilai utama yang menjadi tuntunan perilaku aparatur pemerintah.
Pada tanggal 27 Juni 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo, telah meluncurkan core value Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Peluncuran core value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.
Dengan adanya Core Value ini diharapkan setiap ASN memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus mampu memberikan pelayanan yang prima untuk membantu masyarakat. Harapan ini juga didukung dengan diresmikannya employer branding ASN "Bangga melayani bangsa".
Penerapan nilai-nilai tersebut menciptakan suatu lingkungan yang mendorong perilaku dan ekspektasi yang berlaku bahwa para pegawai dapat menggunakannya untuk memandu tindakan-tindakan mereka. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan suatu budaya kejujuran dan etika yang menjadi dasar yang bertanggung jawab kerja bagi aparatur pemerintah.
Hadirin yang berbahagia,
Dalam falsafah budaya Jawa kita mengenal filosofi tridharma yang pernah dicanangkan oleh Sultan Agung Raja Mataram dan Mangkunegara I (Raden Mas Said) untuk menjadi pegangan bagi setiap warga negara maupun pemimpin apabila ingin wilayahnya makmur sejahtera. Rumangsa melu handarbeni, Wajib melu hangrungkebi, dan  Mulat sarira hangrasa wani. Filosofi ini menjadi populer menjadi pegangan pemerintahan.Â
Dalam konteks pengendalian diri, khususnya pada frasa "mulat sarira hangrasa wani" yang secara sederhana berarti "berani mawas diri" menjadi sangat relevan untuk diterapkan oleh setiap aparatur pemerintah. Keberanian untuk mengevaluasi diri yang dilakukan secara konsisten memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri. Berani mawas diri atau berani melihat diri sendiri adalah wujud instropeksi untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap kekurangan yang dimiliki dan memperbaikinya untuk melangkah lebih jauh kedepan.
Mencari dan menemukan kekurangan diri bukan hal mudah untuk dilakukan, apalagi bila tidak didukung niat untuk melakukannya. Memberikan kesempatan kepada penerima layanan publik untuk memberikan koreksi terhadap kekurangan layanan Pemerintah Kota Surakarta melalui kanal aduan merupakan bentuk kongkrit yang dilakukan. Lapor Mas Wali di no WA 0812 2506 7171 dan web / mobile ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) di Solo Destination serta di kanal kanal aduan masing masing Organisasi Pemerintah Kota Surakarta merupakan sarana untuk introspeksi diri. Menanggapi dan segera menyempurnakan kekurangan merupakan langkah Mulat sarira hangrasa wani.
Saya berharap melalui kolaborasi dan kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah bertukar pengalaman dan pikiran, untuk melangkah bersama mengembangkan sistem pencegahan anti-fraud dan mewujudkan generasi yang berani melawan kecurangan.
