Gate Keeper Era JKN

7.Sumber daya tenaga kependidikan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pengadaan dokter keluarga

8.Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan asuransi masih rendah dan masyarakat belum bisa menyisihkan uang untuk membeli risiko yang tidak pasti karena penghasilan penduduk rendah

Persiapan sejauh ini

Semua steakholder terus melakukan persiapan menghadapi implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan yang akan dimulai Januari 2014. Salah satu permasalahan yang masih menjadi prioritas utama yaitu ketersediaan dokter keluarga. Indonesia saat ini masih kekurangan dokter umum sebanyak 12.371 orang. Kondisi ini dapat mengganggu operasional Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bakal beroperasi awal tahun depan.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti, Badan Kesehatan dunia, WHO telah mengeluarkan kriteria rasio ideal dokter adalah 1 dokter melayani kurang dari 3 ribu orang. Jumlah ini cukup ideal untuk mempraktekan sistem dokter keluarga sehingga sistem layanan rujukan berjenjang dalam BPJS bisa dilakukan. Untuk mencapai jumlah ideal itu, dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini, Wamenkes menaksir diperkirakan dibutuhkan 101.040 dokter umum.

Namun, saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 88.309 dokter. Artinya masih kurang sekitar 12.731 dokter lagi. Oleh karena jumlah dokter yang masih kurang maka rasio dokter dalam melayani orang/pasien masih belum ideal. Persebaran dokter pun masih belum merata. Menurut Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan PB IDI dr Gatot Soetono, “Hampir 60% yang dokter yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu menunjukan adanya disparitas yang tajam terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Selain kekurangan tenaga dokter umum, Wamenkes juga mengeluhkan bahwa Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Penyebabnya,  menurut dia, akibat dari mahalnya biaya dan lama pendidikan. Saat ini diperkirakan hanya ada 41.691 dokter spesialis yang mayoritas tinggal di Pulau Jawa.

Rekomendasi

Pertama, melakukan konversi dokter umum menjadi dokter keluarga melalui pelatihan dengan modul terstruktur. Kedua, meningkatkan materi pendidikan kedokteran keluarga bagi mahasiswa kedokteran dengan memperbaiki kurikulum pendidikan dokter di Indonesia agar lulusan dokter mempunyai kompetensi dokter keluarga. Dalam lingkup kerja sama teknis ini, pengembangan kedua hal tersebut sangat tepat sehingga tujuan akhir dari percepatan pengembangan dokter keluarga akan lebih cepat dicapai.

Sumber bacaan :

Anonim. 2004. Rembang JPKM 2004. [Online] Available at : http://www.depkes.go.id/downloads/Rembang%20JPKM%202004.PDF Accessed 13 Mei 2013.

Anonim. Peranan dokter kelurga dalam JPKM.  [Online] Available at : http://www.ppjk.depkes.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=63’ Accessed 13 Mei 2013.

Thabrany, Hasbullah. 2004. Jaminan Kesehatan Nasional Dalam SJSN. [Online] Available at : http://staff.ui.ac.id/internal/140163956/material/MengapaperluAskesnas.pdf Accessed 13 Mei 2013

Anonim. 2013. IDI : Persebaran Dokter Tidak Merata. [Online] Available at : http://www.antaranews.com/berita/358420/idi-persebaran-dokter-tidak-merata Accessed 13 Mei 2013.

Anonim. 2003. Pengembangan Dokter Keluarga di Indonesia Masih Hadapi.  Kendala. [Online] Available at : http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/624-17-des-2003-pengembangan-dokter-keluarga-di-indonesia-masih-hadapi-kendala.html Accessed 13 Mei 2013.

Dibuat oleh Tim Kajian MPK

(Examinar, Fridamarva Yasmine, Putri Kurniasari, dan Sitiawaliayati Deliabilda)

Sudah dimuat dalam Newsletter 1 HAPSA 2013