Pembangunan Ekonomi di Meksiko dan Relevansinya dengan Indonesia

Penyelenggaraan sejumlah rencana kerja di atas, adalah bagian dari upaya mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, dengan cara meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di Indonesia yang pada gilirannya akan bermuara pada pemerataan pembangunan. Penumbuhkembangan sektor industri diluar Jawa juga perlu diperkuat dengan kebijakan fiskal, baik lewat kebijakan penerimaan ataupun belanja negara. Kebijakan insentif melalui kebijakan penerimaan negara dapat berupa pembebasan bea masuk; bea keluar; PPN tidak dipungut/dibebaskan; dan fasilitas PPh Badan. Kebijakan insentif dari sisi belanja negara dapat berupa subsidi sektor tertentu dan pajak ditanggung pemerintah.    

Pada sisi lain, proses transformasi struktrural perlu dipercepat guna mendorong tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa. Kebijakan ini harus ditempuh karena kontribusi sektor pertanian sudah menyusut sangat besar terhadap perekonomian. Padahal, meski secara relatif sudah menurun, proporsi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian Indonesia masih mencapai 38% pada 2013. Kondisi ini berakibat pada tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian. Upaya untuk mendorong tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa bukanlah hal yang mudah.

Sebab sektor industri memerlukan tenaga kerja berketrampilan dan berpendidikan, sementara 65% tenaga kerja hanya tamat SMP ke bawah –faktor rendahnya kualitas pendidikan ini menjadi determinan atas masih rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Ada mismatch antara kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja yang ada. Dalam situasi ini, upaya gradual yang dapat dilakukan pemerintah guna mendorong penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri adalah, pertama, membangun sektor industri dan jasa yang mengolah sektor pertanian dengan teknologi sedang, sehingga lompatan keterampilan yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi.

Kedua, perlu akselerasi yang masif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar tercapai 50-60% porsi penduduk yang berpendidikan minimal SMA. Faktor ini sangat penting, karena dari kasus di banyak negara maju, diketahui bahwa keberhasilan proyek industrialisasi sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja yang berketrampilan dan berpendidikan (Dijk, et.al, 2006). Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, upaya modernisasi perekonomian Indonesia –dengan cara mendorong terjadinya transformasi struktural– akan dapat dirasakan efek positifnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga, sifat dari pembangunan ekonomi yang dicapai lebih inklusif.      

Aspek strategis lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengurangi coordination failures. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergitas kebijakan antarkementerian dan antarlembaga terkait. Solusinya bisa dengan menyederhanakan jumlah kementerian dan lembaga. Jumlah kementerian tidak perlu banyak. Kementerian atau lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan akan lebih efektif bila digabungkan. Misalnya, antara Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

Jumlah kementerian yang terlalu gemuk seringkali memperburuk persoalan koordinasi. Selama ini relatif banyak kebijakan antarkementerian dan antarlembaga yang tumpang tindih. Konfigurasi seperti ini menyulitkan perkembangan sektor industri dan upaya transformasi struktural di Indonesia. Pada prakteknya, peraturan yang tumpang tindih menjadi salah satu halangan dalam mendorong efektivitas penerapan kebijakan industrialisasi nasional karena lebih mendorong terjadinya perilaku rent-seeking dan moral hazard dalam birokrasi sehingga menciptakan kondisi ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu, selain perampingan kementerian, seluruh kebijakan yang sifatnya tumpang tindih juga harus dipangkas. Sinergitas kebijakan antarlembaga perlu diupayakan agar tercipta kepastian institusi –atau hukum.