Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi telah mencalonkan diri dalam bursa pemilihan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dengan didampingi banyak sekali tokoh muda yang juga aktif dalam banyak cabang olahraga macam Raffi Ahmad, Baim Wong, atau Atta Halilintar, Erick saat ini menjadi calon kedua yang telah masuk dalam radar pemilihan setelah La Nyalla Mattalitti.
Sebagaimana rumus dunia, keputusan Erick untuk ikut dalam percaturan pemilihan ketua umum PSSI tidak hanya menuai dukungan belaka, tetapi juga kritik dari segelintir tokoh yang memang acapkali menempati oposisi melawan pemerintah Indonesia. Sebut saja, misalnya, Rocky Gerung yang menilai bahwa keputusan Erick untuk ikut dalam pemilihan ketum baru PSSI jelas tidak bijak.
Dia menuding, posisi Menteri tidak seharusnya rangkap jabatan karena itu akan memakan waktu, dan atas dasar itulah maka kinerja pun tak akan maksimal. Kritik yang dilontarkan Rocky ini mengandung kecacatan yang lahir dari subjektivisme Rocky yang secara serampangan mengambil kesimpulan dan menganggap kesimpulan itu sebagai final.
Menteri Nyalon PSSI, Salahnya di Mana?
Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah penilaian subjektif Rocky yang menganggap Erick tidak akan punya waktu untuk mengurus dua instansi sekaligus. Jika kita tanya dari mana penilaian ini berasal? Tentu dari hasil olah pikir dirinya sendiri. Apakah penilaian ini objektif? Oh, jelas tidak! Dan itulah persoalannya.
Urusan mengatur waktu adalah urusan pribadi masing-masing. Sekalipun adalah hal wajar jika seorang warga sipil memberikan pendapat bahwa menterinya dirasa tidak akan punya waktu jika rangkap jabatan, tetapi itu juga bukan lantas menjadi kebenaran faktual.
Lagi pula jika kita telaah lebih jauh, kritik Rocky terkait masuknya menteri dari kabinet Jokowi ke dalam pemilihan ketua umum baru PSSI juga salah total. Justru dengan masuknya menteri yang juga menjadi bagian dari pemerintahan, akan membuat relasi PSSI dengan Pemerintah semakin dekat dan karenanya juga akan lebih mudah untuk mengawasinya.
PSSI sebagai instansi di luar pemerintah juga tak pernah melarang dalam statutanya bahwa seorang menteri tidak boleh jadi Ketum PSSI. Hal ini juga memiliki alasan kuat, yaitu karena 1) PSSI adalah instansi di luar pemerintah, dan; 2) PSSI juga memberikan ruang agar pemimpin tertinggi dalam asosiasi ini adalah orang pemerintah, sehingga pemerintah juga turut andil dalam mengawasi cabang olahraga sepak bola (walaupun tidak secara langsung).
Jika Rocky berharap Ketum PSSI adalah sosok di luar pemerintahan, maka harapan Rocky ini justru menunjukkan dirinya tidak mengerti tentang bagaimana tata kelola sepak bola ini seharusnya dilaksanakan. Jika pribadi yang menduduki kursi kepemimpinan di PSSI di luar pemerintah, maka ragam kemungkinan bisa terjadi. Misalnya, dualisme akibat orientasi yang tidak searah antara PSSI dan pemerintah (seperti yang pernah terjadi di masa kepemimpinan La Nyalla Mattalitti), atau hal-hal lain yang justru merugikan PSSI dan sepak bola di Indonesia itu sendiri.
Dengan melihat lebih jernih, sebetulnya keputusan Erick untuk mencalonkan diri menjadi Ketum PSSI yang baru sebetulnya sudah tepat. Mengingat pentingnya PSSI dikelola oleh seorang profesional, ngerti bola, kompeten, dan komitmen, maka tak ada sosok yang lebih layak dalam deretan Menteri dalam Kabinet Jokowi daripada Erick Thohir.
