Sekolah Rakyat Kemensos: Wacana Kebijakan di Tengah Beragam Tantangan

Secara teori, wacana Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) ini sejalan dengan konsep education for all, sebuah prinsip global yang menekankan inklusi pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang paling terpinggirkan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Dalam hal ini, Sekolah Rakyat dapat dilihat sebagai upaya strategis untuk mengisi kesenjangan yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Namun, di balik tujuan mulianya, Sekolah Rakyat menghadapi tantangan serius, terutama dari potensi tumpang tindih kebijakan. Pendidikan di Indonesia secara tradisional berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Sainstek). Dengan infrastruktur yang sudah cukup luas, termasuk lebih dari 400 ribu sekolah formal yang tersebar di seluruh penjuru negeri, sistem pendidikan nasional sejatinya memiliki landasan yang kuat untuk menjangkau anak-anak Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah formal ini masih menghadapi kendala, mulai dari kurangnya guru hingga minimnya fasilitas. Pertanyaannya adalah, apakah Sekolah Rakyat diperlukan sebagai entitas baru, atau lebih baik jika fokus diarahkan untuk memperkuat sekolah-sekolah yang sudah ada?

Selain itu, mungkin akan muncul pula persoalan koordinasi lintas sektor. Merujuk pada laporan Bank Dunia tahun 2021, sekitar 40 persen kebijakan publik di Indonesia memiliki masalah koordinasi, yang sering berujung pada inefisiensi atau bahkan konflik antar lembaga. Dalam konteks Sekolah Rakyat, ketidakseimbangan ini sangat mungkin terjadi, mengingat pendidikan sejatinya adalah domain Kemendikdasmen, sementara Kemensos lebih fokus pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi kebijakan yang berdiri sendiri tanpa sinergi yang cukup dengan program-program pendidikan lain.

Tantangan lainnya adalah keberlanjutan program dari sisi anggaran. Meskipun pendidikan di Indonesia menerima alokasi sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagian besar dana tersebut sudah terserap untuk kebutuhan rutin, seperti gaji guru dan perawatan infrastruktur sekolah. Menambahkan program baru seperti Sekolah Rakyat tentu membutuhkan pendanaan tambahan yang signifikan. Selain itu, program ini juga membutuhkan dukungan jangka panjang, karena pendidikan adalah investasi yang hasilnya baru terlihat dalam waktu bertahun-tahun. Jika pendanaan tidak direncanakan dengan matang, ada risiko bahwa program ini akan berakhir sebagai inisiatif sementara yang tidak mampu memberikan dampak berkelanjutan.

Di sisi lain, persoalan kualitas pendidikan juga menjadi sorotan. Sekolah Rakyat, dengan segala keunggulan fleksibilitasnya, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kualitas pendidikannya setara dengan sekolah formal. Jika Sekolah Rakyat tidak dirancang dengan baik, ia berisiko menjadi program pendidikan alternatif dengan standar yang lebih rendah, yang justru memperbesar kesenjangan pendidikan antara kelompok miskin dan kelompok yang lebih mampu.

Namun, tantangan-tantangan tersebut bukan berarti Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang tidak layak dijalankan. Sebaliknya, program ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi inovatif bagi persoalan pendidikan di Indonesia, asalkan dikelola dengan baik dan berbasis pada kolaborasi lintas sektor. Salah satu kunci keberhasilan program ini adalah memastikan sinergi yang erat antara Kemensos dan Kemendikdasmen. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, di mana Kemensos fokus pada pemberdayaan masyarakat, sementara Kemendikdasmen memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga.

Pendekatan partisipatif juga harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program ini tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dalam hal ini, Kemensos perlu melibatkan masyarakat setempat, termasuk tokoh adat dan pemimpin komunitas, untuk merancang model pendidikan yang relevan dengan konteks budaya dan sosial mereka. Pendekatan semacam ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan Sekolah Rakyat juga sangat bergantung pada dukungan dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Kemensos dapat menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pendanaan dan pengembangan infrastruktur. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil yang sudah berpengalaman dalam pendidikan berbasis komunitas dapat membantu meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, wacana Sekolah Rakyat adalah refleksi dari ambisi besar pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mengakses pendidikan. Namun, ambisi ini tidak akan tercapai tanpa perencanaan yang matang dan eksekusi yang terintegrasi. Sekolah Rakyat harus menjadi bagian dari strategi pendidikan nasional yang lebih luas, bukan sebagai program yang berjalan sendiri.

Pendidikan adalah hak asasi yang tidak boleh dikompromikan, dan Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk menjadi langkah besar dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Namun, seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam hal tumpang tindih kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Jika dikelola dengan baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi model inovasi pendidikan yang tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebaliknya, jika tidak ada sinergi dan perencanaan yang memadai, program ini berisiko menjadi sekadar wacana tanpa dampak nyata. Di tengah tantangan yang ada, Sekolah Rakyat adalah panggilan bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya terhadap masa depan anak-anak Indonesia.