Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 Januari 2025 yang menghapus presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) telah menciptakan dinamika baru dalam diskursus sistem politik Indonesia. Putusan ini membuka peluang bagi lebih banyak partai politik untuk mencalonkan kandidat presiden tanpa harus memenuhi syarat penguasaan suara minimal di parlemen. Namun, keputusan ini juga memunculkan pertanyaan kritis: apakah partai-partai besar akan merespons dengan memperketat syarat verifikasi partai politik untuk Pemilu 2029 demi mempertahankan dominasi mereka?
Demokrasi dan Tantangan Sistemik
Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai yang dirancang untuk merepresentasikan keragaman politik dan kepentingan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partai-partai besar sering mendominasi panggung politik, baik melalui penguasaan legislatif maupun regulasi yang mereka ciptakan. Dengan dihapusnya presidential threshold, partai-partai kecil dan baru memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di arena politik. Akan tetapi, peluang ini dapat tertutup kembali jika partai besar merancang syarat verifikasi yang memberatkan.
Teori Elitisme Demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter menyatakan bahwa dalam demokrasi modern, kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada kelompok kecil elit. Dalam konteks ini, partai besar dapat berfungsi sebagai gatekeeper yang menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi politik. Dengan merancang aturan verifikasi yang diskriminatif, partai besar dapat menjaga posisi mereka sebagai penguasa status quo.
Potensi Perubahan Syarat Verifikasi
Beberapa potensi perubahan yang dapat dilakukan oleh partai besar dalam regulasi verifikasi partai politik meliputi:
- Peningkatan Ambang Keanggotaan Partai
Partai baru mungkin diwajibkan memiliki keanggotaan yang tersebar di seluruh provinsi, dengan jumlah minimum yang signifikan. Dalam konteks geografis Indonesia yang luas, syarat ini akan menjadi tantangan besar bagi partai kecil yang memiliki sumber daya terbatas.
- Persyaratan Infrastruktur
Regulasi bisa saja mewajibkan partai memiliki kantor permanen di setiap kabupaten/kota sebagai tanda eksistensi. Persyaratan ini memerlukan biaya besar dan dapat membatasi partisipasi partai baru.
- Pengumpulan Dukungan Publik
Partai baru dapat diwajibkan mengumpulkan tanda tangan atau bukti dukungan dari sejumlah besar pemilih di berbagai daerah, yang memakan waktu dan biaya.
Potensi perubahan ini, meskipun terlihat seperti upaya meningkatkan kualitas partai, sejatinya dapat menjadi instrumen untuk mengeliminasi kompetisi dari partai kecil dan baru.
