Menimbang Wacana Pilkada melalui DPRD, antara Efisiensi dan Kualitas Demokrasi

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang bebas dari kepentingan politik akan mencegah adanya manipulasi hasil pemilu, baik dalam tahap kampanye, pemungutan suara, maupun penghitungan hasil. 

Pengawasan yang ketat, yang disertai dengan transparansi dalam setiap tahap pilkada, dapat meminimalkan risiko praktik politik yang merugikan rakyat, seperti transaksi politik yang mengarah pada korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan kata lain, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilihan kepala daerah, kita perlu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempercepat proses dan menurunkan biaya logistik. 

Pada saat yang sama, kita harus memastikan bahwa demokrasi tetap terjaga dengan baik melalui pengawasan yang lebih transparan dan independen. 

Penggunaan platform digital untuk memantau pembiayaan kampanye dan penerapan e-voting yang aman adalah langkah-langkah yang dapat membawa pilkada menuju efisiensi yang lebih tinggi, sambil tetap menjaga prinsip dasar demokrasi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Referensi

• Dahl, R. A. (1989). Democracy and its critics. Yale University Press.
• Weber, M. (1919). Politics as a vocation. In H. H. Gerth & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in sociology (pp. 77-128). Oxford University Press.
• Olson, M. (1965). The logic of collective action: Public goods and the theory of groups. Harvard University Press.
• Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy. Harper & Row.
• Lembaga Survei Indonesia. (n.d.). Evaluasi Kepercayaan Masyarakat terhadap Partai Politik dan Demokrasi. Diakses dari https://www.lsi.or.id
• Indonesia Institute for Public Governance (IIPG). (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Pemilu Langsung. Diakses dari https://www.iipg.or.id