Pasola di Tengah Pandemi, Layakkah DPRD Mengkritisi?

Pelaksaan Pasola di beberapa titik di wilayah Kodi-Kabupaten Sumba Barat Daya memang telah usai. Namun ceritanya tetap berbekas sampai hari ini. Pasalnya, pelaksaan pasola yang seharusnya tanpa penonton malah dikerubuti massa. Bahkan massa yang hadir diketahui tidak mengenakan masker dan memilih berkerumun. Pemerintah Sumba Barat Daya yang sebelumnya telah mengeluarkan himbauan pun menjadi sasaran kritik keras pedas sejumlah pihak termasuk Pimpinan DPRD SBD sendiri. 

Bagi para pimpinan dewan dalam hal Wakil Ketua 1, Haji Samsi Pua Golo dan Wakil Ketua 2, Maxi Kaka, fenomena berkerumunnya massa membuktikan pemerintah tidak tegas dalam penegakan aturan di masa pandemi covid seperti saat ini. untuk itu, keduanya meminta pemerintah untuk tegas agar marwah Pemerintah dimata publik tetap terjaga. 

Namun kritikan tersebut malah dibalas pihak lain sebagai hal kurang elok pasalnya pelaksanaan pasola murni kesalahan warga sendiri yang tidak mengindahkan protocol kesehatan. Hal ini memang menarik dikaji lebih lanjut bukan untuk menambah kekisruhan yang ada namun lebih pada mencari solusi terbaik dalam penanganan covid di tengah pelaksaan pasola yang menyisahkan beberapa titik pada Maret mendatang.

Pemerintah Tidak Perlu Tersinggung

Judul kecil ini pun diangkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi besar tulisan ini sekaligus memastikan pembaca tidak gagal paham dalam mengintepretasi tulisan ini. iya pembaca bagi penulis saat ini kudu lupa kalau pemerintah juga butuh dikritik dan kritikan itu bukanlah barang haram dalam hidup berdemokrasi. 

Bahwa kritikan itu tidak semuanya harus melalui aksi demonstrasi semata tetapi juga bisa melalui media social bahkan media massa. Pemerintah bagi penulis tidak perlu merasa risih saat dibilang lalai apalagi belum maksimal dalam bekerja. Malah pemerintah harus bersyukur dengan krtitikan yang demikian ternyata publik sedang mengikuti proses pembangunan di wilayahnya. Hal ini pun berlaku pula saat pelaksaan pasola di tengah pandemic covid yang tengah jadi sorotan publik. 

Pasalnya, pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi yang mempunyai kewenangan membuat dan menerapkan aturan di daerah nyatanya tidak mampu memanage warganya untuk mengikuti protocol kesehatan dalam event tahunan tersebut. walaupun pemerintah berdalih bahwa pemerintah telah mengeluarkan himbauan namun hal itu bukanlah panasea untuk meredam keinginan warga yang ingin hadir menonton pasola. Pemerintah seolah lupa kalau keinginan kadang bertentangan dengan realitas. 

Dan realitas yang terjadi kemarin adalah bukti kalau pemerintah daerah hanya terpaku pada keputusan yang dibuat tanpa ada planning cadangan kalau-kalau apa yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi. Di luar itu semua, dengan structur birokrasi yang gemuk dan menyasar hingga ke tingkat RT/RW, pemerintah daerah SBD harusnya bisa memanfaatkan ruang tersebut untuk memastikan bahwa himbauan soal protocol kesehatan itu nyatanya diikuti oleh warga yang hadir dan bukan membiarkan hal itu jadi tanggung jawab tokoh adat/tokoh masyarakat ataupun pihak lainnya karena sebuah kesepakatan semata.

 Hal ini memang terlihat biasa-biasa saja tapi dampaknya ternyata sangat besar malah menjurus kekacauan dengan beberapa anggota kepolisian jadi korban pelemparan batu oleh warga. Begitupun dengan kendaraan mereka. Lantas siapa yang perlu disalahkan? Jawaban ada pada pemerintah sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas rakyatnya. 

Sudah saatnya pemerintah menunjukkan dirinya hadir dengan ketegasan yang lebih dari biasanya untuk mengatur warganya sendiri. Jika pintu komunikasi sudah dijalankan namun tidak diindahkan maka sikap tegas adalah solusi sehingga wibawa pemerintah tidak lantas diobok-obok seperti itu. 

Bagaimana pun juga kritikan yang didapat adalah bentuk perbaikan agar pemerintah secepatnya bisa berbenah sebelum terlambat mumpung penyelenggaran pasola masih akan digelar lagi Maret mendatang. Jangan lupakan pula peran Tim Gugus tugas dari kabupaten hingga desa di titik ini. jika kemarin peran mereka tidak terlihat, maka di pasola berikutnya pemerintah sedapat mungkin harus bisa memaksimalkan peran mereka.