Selama masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk. Dari kemiskinan, penindasan, hingga perbudakan. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tanam paksa yang memaksa rakyat untuk bekerja di perkebunan dan menghabiskan kekayaan alam Indonesia. Pemanfaatan tenaga masyarakat juga dilakukan melalui perbudakan di Hindia Belanda. Setelah menguasai wilayah Batavia, orang-orang Belanda mendatangkan budak dari berbagai daerah di Indonesia untuk membangun Kota Batavia. Selain itu, kekerasan oleh Belanda ditunjukkan melalui kerja rodi. Penduduk Pribumi dipaksa melakukan pekerjaan di luar batas normal yang diberikan Belanda tanpa mendapatkan upah.
2.3. Proses Pembentukan PBB
Penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia memunculkan cita-cita mereka untuk menjaga kedamaian. Pada tahun 1919, Organisasi Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dibentuk dengan tugas mempromosikan kerja sama internasional untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian. Namun, LBB dibubarkan karena tidak mampu menghentikan peperangan. Pada akhirnya, Negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina mempelopori pendirian PBB pada tanggal 24 Oktober 1945, setelah Perang Dunia Kedua selesai. Tujuan negara-negara tersebut membentuk organisasi ini adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dan menciptakan masa depan yang bebas dari peperangan. Terbentuknya organisasi PBB berawal dari pembicaraan dalam berbagai konferensi. Dari semua deretan konferensi yang diselenggarakan, Konferensi San Fransisco yang dihadiri oleh 50 negara menghasilkan Piagam Perdamaian atau yang sekarang dikenal dengan Piagam PBB. Kini, jumlah anggota PBB mencapai 193 negara termasuk Indonesia.
2.4. Kebijakan yang Diadakan PBB
Seiring berkembangnya zaman, PBB telah menerapkan kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan untuk menjalankan perannya dalam memelihara perdamaian dunia. Beberapa kebijakan yang pernah diadakan PBB, yaitu:
Pengeluaran Piagam HAM atau Magna Carta
Pada 15 Juni 1215, Inggris mengeluarkan Piagam HAM atau Piagam Magna Carta. Piagam ini dikeluarkan untuk membatasi kekuasaan raja dan melahirkan HAM atau Hak Asasi Manusia dan konstitusi dalam suatu negara. Pada Januari 1947, Komisi HAM PBB, aparat Economic and Social Council (ECOSOC) bersama dengan 18 anggota komisi melakukan diskusi dalam persidangan mengenai perlindungan HAM. Dari persidangan tersebut, perlindungan HAM dicantumkan ke dalam pasal-pasal dalam Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Sampai sekarang, keamanan dan kesejahteraan hidup bisa dirasakan oleh masyarakat dari berbagai negara.Â
Pelarangan Penggunaan Senjata Nuklir
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari tahun ke tahun, senjata nuklir dibuktikan memberikan dampak besar terhadap peradaban manusia, terutama terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Gelombang radiasi dan dampak radioaktif dari ledakan nuklir bisa memberi efek jangka pendek dan jangka panjang yang menghancurkan tubuh manusia. Untuk mengurangi dampak yang dihasilkan dari senjata nuklir, PBB menetapkan larangan penggunaan senjata nuklir. 185 negara menandatangani Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif. Â
Peluncuran Program Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
Pada tahun 2019, PBB mengadakan program bantuan kemanusiaan untuk 1,4 juta warga Palestina yang membutuhkan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, air, dan sanitasi. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini sebesar 350 juta dolar AS. Sekitar 77 persen dari dana yang dipersiapkan disalurkan ke Kota Gaza karena situasi kemanusiaannya yang sangat parah dari perpecahan politik internal Palestina, demonstrasi brutal setiap minggunya, dan pengisolasian wilayah selama bertahun-tahun oleh bangsa Israel.
