KPK Awasi Hulu Migas, Apa Strategi SKK Migas?

Ini tentu paradigma yang salah, bahwa Manajemen Risiko dan implementasi GCG bukanlah hambatan, tetapi justru adalah menjadi payung agar keputusan yang diambil kedepannya tidak bermasalah dan mampu melindungi. 

Berapa banyak kasus cepat...cepat....memutuskan tetapi melanggar prosedur, pada akhirnya proyek tersebut menjadi mangkrak, karena jika sudah disidik oleh aparat penegak hukum, terkait bukti maka proyek tersebut akan dberi garis pita kuning artinya tidak boleh ada yang masuk ke lokasi tersebut. 

Justru dengan pencegahan korupsi yang baik, memang butuh tambahan effort dan kerja keras di awal, namun akan bahagia diakhir. Sukses proyek yang ditangani, aman pula dari penjara. Negara-negara maju di dunia dengan tingkat pembangunan yang tinggi dan pendapatan perkapita yang tinggi pula, adalah negara-negara dengan indeks korupsi yang rendah. 

Lihat saja Singapura, Finlandia, Jepang dan lainnya adalah contoh nyata dari praktek pencegahan korupsi yang menjadikan proyek menjadi lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih baik.

Terlebih saat ini SKK Migas dipimpin oleh orang yang sangat getol dengan prosedur, Sosok Dwi Soetjipto selalu menempatkan Internal Audit dan Diisi Hukum sebagai pijakan awal dalam memimpin organisasi/perusahaan. 

Perusahaan seperti Semen Indoensia dan Pertamina adalah BUMN yang skore GCG senantiasa meningkat dan tidak ada proyek ataupun investasi yang bermasalah secara hukum dikemudian hari. Menempatkan GCG sebagai pengawal kebijakan akan mengamankan langkah organisasi/perusahaan dimasa mendatang. Maka tidak salah dalam 4 pillar SKK Migas, salah satu upaya membangun transformasi SKK Migas adalah dari aspek legal.