Sebenarnya kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Hongkong Sabtu (24/3) adalah kesempatan baik untuk bertemu dengan para BMI. Dimana para BMI juga sangat berharap bisa bertemu dengan pemimpinnya untuk berdialog secara langsung.
Sama seperti keinginan Donald Tsang, Kepala Pemerintahan Hongkong, yang berharap kunjungan Presiden SBY dapat memberikan semangat bagi para pekerja Indonesia di Hongkong. Seperti berita yang ada di televisi.
Tapi apa lacur, alih-alih ingin menemui dan mendatangkan semangat bagi para BMI, justru Presiden meminta pengawalan ketat dari kepolisian Hongkong. Karena merasa terancam. Tak tanggung-tanggung sampai 400 personil.
Tentu yang ada adalah kekecewaan. Apalagi perwakilan BMI tidak memiliki kebebasan untuk berbicara dalam dialog dengan presiden.
Mengenai hal ini, Fera Nuraini, seorang kompasianer di Hongkong menulis: "Anehnya lagi, menurut Sringatin dari IMWU, para WNI yang bertemu dengan SBY, saat melakukan dialog dilarang untuk menanyakan hal-hal yang selama ini menjadi tuntutan BMI Hong Kong. Pertanyaan yang diajukan diseleksi terlebih dahulu.
Pertanyaan yang menyudutkan KJRI jangan harap bakal dibaca atau diajukan ke presiden. Rencana ini memang telah diatur oleh KJRI, mereka tidak ingin boroknya terlihat oleh presiden."
Mengapa para BMI ingin sekali bertemu dan berdialog dengan presidennya?
Karena memang banyak hal dan masalah yang ingin disampaikan secara langsung tanpa disetir.
Ini sebagian tulisan Fera Nuraini, salah satu BMI yang ikut demo di depan Hotel Shangrila, tempat Presiden SBY dan rombongan menginap.
"Dari pukul 10 pagi sampai pukul 17 sore saya selalu bersama rombongan BMI yang melakukan aksi demo dan tidak ada satupun perwakilan dari SBY yang menemui kami, pun juga pihak KJRI, tidak ada satupun yang turun untuk menjawab tuntutan kami, menjawab pertanyaan kami kenapa kami tidak diikutkan dalam dialog dengan SBY.
Konjen RI untuk Hong Kong, Teguh Wardoyo mungkin ketakutan kalau perwakilan dari organisasi ini ikut dialog dengan SBY. Takut kalau boroknya selama menjadi konjen di Hong Kong terbuka didepan SBY.
Pelarangan kontrak mandiri, pelarangan pindah agen, pelarangan menunggu visa di China/Macau adalah beberapa kebijakan yang diambil oleh Teguh Wardoyo yang selama ini terus ditentang oleh BMI namun tetap kukuh untuk mempertahannya dengan alasan demi perlindungan.
Padahal jelas-jelas peraturan itu sangat merugikan BMI karena biaya yang dikeluarkan semakin tinggi."
Bisa dibayangkan. Bagaimana keadaan para BMI di negeri orang? Dimana perlakuan tidak manusia dan tidak senonoh mengintai.
Alih-alih mendapatkan perlindungan negara melalui KJRI. Tetapi kenyataannya perlakuan pihak konjen semakin menambah beban kesulitan mereka.
Lalu ada yang mengomentari. Salah sendiri, kenapa mau bekerja di negeri orang? Kalau ada masalah kenapa presidennya disalahkan?
Bagaimanapun seharusnya negara yang bertanggung jawab. Mengapa? Sebab keberadaan buruh migran di Hongkong difasilitasi oleh negara.
Andaikan pemerintah memberhentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pasti masalah yang dihadapi para BMI tidak akan pernah ada.
Tidak mungkin orang-orang dari desa berani menyelonong sendiri kerja ke Arab Saudi atau Hongkong.
Sekarang masalahnya, apakah pemerintah berani mengambil langkah ini?
Jadi tolong, jangan salahkan penderitaan dan kesusahan yang sedang dialami para TKI. Bukankah dengan bekerja di luar negeri adalah salah satu usaha untuk meraih hidup yang lebih baik?
Apakah salah?
