Harus diakui, dengan Kunker Mendagri ke daerah yang capaian vaksinnya rendah, membuat Kepala Daerah dan Forkopimdanya bergerak cepat karena telah termotivasi.
Salah satu bukti Kunker Mendagri ke daerah yang capaian vaksinnya rendah berbuah hasil ialah mengutip pernyataan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI dr. Maxi Rein Rondunuwu yang menyebutkan setelah ada rencana Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian ingin ke Maluku Utara untuk mengevaluasi program percepatan vaksinasi di sana, sebelumnya Maluku Utara termasuk Provinsi lima terendah seluruh Indonesia untuk capaian vaksinnya, namun Maluku Utara sangat luar biasa kenaikannya di minggu ketiga Desember 2021, kata Dr. dr. Maxi, mungkin karena adanya kunjungan Pak Mendagri.
Ya, yang jelas dari Kunker Mendagri untuk berjumpa muka dan jumpa pikiran dengan sejumlah Kepala Daerah sejak awal Desember ini, akhirnya terungkaplah beberapa hambatan dan kendalanya kenapa program percepatan vaksinasi di daerah tersebut lambat.
Dengan dialog, duduk bersama itulah Mendagri mencarikan solusinya agar daerah yang masih rendah angka vaksinnya bisa digenjot lagi. Contohnya di Maluku Utara, ada beberapa Bupati yang pesimis mengejar target 70 persen vaksin dosis pertama hingga akhir tahun 2021. Namun Mendagri tetap memberikan solusi, karena tak ada masalah yang tak dapat dicarikan jalan keluarnya. Solusi dari Mendagri ialah meminta Pemprov Maluku Utara bersama Kapolda dan Danrem, Kabinda serta Kejati untuk mengeroyok bersama, gotong royong membantu daerah tersebut untuk mengejar ketertinggalannya dalam percepatan vaksinasi.
Sejumlah kendala seperti daerah kepulauan, tidak ada sinyal, masih minimnya vaksinator, dan isu hoaks seputar vaksin yang membuat warga menolak divaksin bisa dicarikan solusinya selama ada keinginan kuat dan political will dari para pemimpin daerah.
Buktinya, dalam Kunker Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi di Maluku Utara akhir pekan lalu, terungkap solusi agar target 70 persen bisa tercapai: massifkan pembagian sembako dan hadiah lainnya seperti umroh, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya untuk stimulan atau memancing warga hadir untuk divaksin. Lalu darimana anggarannya?Â
Mendagri punya tips dan trik agar daerah bisa memberikan anggaran untuk sembako dan operasional bagi Dinas Kesehatan, serta TNI-Polri: manfaatkan sisa anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/2021 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Covid-19.Â
Nah dalam aturan tersebut tegas meminta daerah untuk mengalokasikan 8 persen dana refocusing dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan pandemi Covid-19 dan percepatan vaksinasi.
Semoga dengan wejangan dari Mendagri setelah sejumlah rangkaian Kunkernya ke Aceh, Sultra, Papua, Papua Barat, Sumbar, Maluku dan Maluku Utara bisa membuat daerah yang belum mencapai target nasional 70 persen angka vaksinnya, bisa segera mengejar ketinggalan dari daerah lain yang sudah mencapai target. Terlebih, saat ini ada juga vaksin gotong royong dari kalangan pengusaha yang turut mendongkrak capaian vaksin.
Jika target 70 persen di daerah sudah tercapai, kita bisa optimistis herd immunity akan terbentuk dan bangsa kita bisa lebih tenang dalam menghadapi varian baru seperti Omicron atau Delta Omicron.
Namun seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Pemerintah, meskipun sudah divaksin, bukan berarti kita abai dengan protokol kesehatan, karena itu, yuk bantu Pemerintah untuk terus sosialisasi pentingnya prokes 5M, penerapan 3T, dan percepat vaksinasi Covid-19, dengan begitu kesehatan segera pulih, ekonomi bangkit dan masyarakat lebih sejahtera. Semoga.
