Menurut Ketua Komisi II DPR -- RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan (21/09/2020), Komisi II DPR -- RI bersama Mendagri, Ketua KPU -- RI, Ketua Bawaslu -- RI, dan Ketua DKPP -- RI sama-sama sepakat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
Seluruh penyelenggara sepakat merubah PKPU dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19, produk hukum tersebut haruslah mampu mencegah potensi pelanggaran-pelanggaran hukum menjelang pesta serentak.Â
Karena itu, guna mensukseskan pilkada yang menghasilkan kualitas demokrasi yang penuh toleransi, dan mampu memulihkan ekonomi.
Agar pilkada berjalan efektif, maka dalam penegakan hukum (peraturan) tentang protokol kesehatan perlu peran semua pihak. Tak cukup, hanya di kalangan penyelenggara saja yang mengawasinya.Â
Tetapi, semua institusi terkait haruslah saling bersinergi dengan polarisasi pelibatan Satlinmas, Polri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, dan juga para dokter.
Pada hemat saya, penegakan hukum PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang mengarahkan para penyelenggara, calon kepala daerah, dan konstituen supaya mematuhi protokol kesehatan Covid-19.Â
Tentunya, akan menjadi kunci strategis efektifnya pilkada tahun ini. Paling tidak, sebelum potensi pelanggaran itu terjadi, semua pihak harus bergegas segera mencegahnya.
Untuk menegakkan peraturan tersebut memang semua pihak perlu bersikap optimis, dan siap siaga guna menuntaskan penyebaran Covid-19. Di lain sisi, potensi pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi adalah kuatnya aroma politik uang alias serangan fajar.Â
Di masa-masa krisis ini, jual beli suara dapat dipastikan terjadi yang pertaruhannya demi sesuap nasi.
Selain kita fardu ain mempertebal imunitas demokrasi, juga meningkatkan integritas seluruh sumber daya manusia, agar pelanggaran hukum itu tak terjadi.Â
Bahkan, membangun narasi politik soal pilkada final diagendakan pada 9 Desember 2020 merupakan peran semua pihak. Dan, menjadikan isu penanganan Covid-19, perlindungan kesehatan dan kemanusiaan, serta pemulihan ekonomi sebagai isu utama pada debat pilkada ini.
Langkah Strategis
