Pilkada 2020 dan Manifestasi Kebaikan Bersama

Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon baru saja ditetapkan beberapa waktu lalu. Momentum bersejarah tersebut semakin menguatkan hawa persaingan diantara para kandidat pasangan calon di Pilkada tahun ini. 

Saat nomor urut masing-masing pasangan calon sudah diputuskan, saat itu pula masa-masa persaingan dalam meraup hati dan suara rakyat semakin digencarkan. 

Di tengah fokusnya pihak penyelenggara dan juga kandidat pasangan calon dalam melewati tahap demi tahap proses pencalonan, tersiar kabar mengenai pro-kontra pilkada ditengah pandemi.

Situasi dan momentum politik memang selalu menghasilkan pro dan kontra, namun pro kontra masih dianggap wajar selama tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku seperti kampanye hitam (black campaign). 

Pro-kontra dalam situasi politik kali ini lahir bukan dari tendensi masing-masing pasangan calon, tetapi dari situasi politik yang diselenggarakan ditengah pandemi yang masih belum mereda bahkan cenderung dalam peningkatan. 

Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi memang menjadi perhatian publik belakangan ini, bagaimana tidak? dengan melibatkan kurang lebih 106 juta masyarakat dari 270 daerah tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi siapapun yang melaksanakannya. Terlebih beberapa petinggi KPU yang disebutkan juga reaktif covid-19.

Politik bagaimanapun akan selalu melahirkan voice, noisy,dan choice (Darmawan,2020). Voice atau suara yang dihasilkan dari politik bukan hanya suara untuk pasangan calon, tetapi suara-suara masyarakat yang sejatinya harus dipertimbangkan oleh pemerintah khususnya dalam pilkada di tengah pandemi ini. 

Dan kebisingan (noisy) juga tidak bisa dielakan dari momentum politik, tetapi jalan terbaik harus tetap ditempuh sebagai solusi dari setiap kebisingan yang hadir ditengah masyarakat. 

Akhirnya choice atau pilihan tetap harus diputuskan sebagai jalan keluar permasalahan. Berikut penulis akan paparkan beberapa alasan rasional mengenai urgensi pilkada yang tetap dilaksanakan ditengah situasi pandemi;

1. Propaganda Protokol Kesehatan

Momentum pilkada 2020 ini akan sangat menyedot perhatian publik, maka dari itu momentum ini harus juga dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. 

Selain dengan tema debat yang lebih di fokuskan kepada upaya dan gagasan masing-masing pasangan calon untuk menangani penyebaran covid-19, ultimatum/propaganda kampanye masing-masing pasangan calon sebagai perwakilan mayarakat akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. 

Pasangan calon harus menjadi rule of model atau contoh bagi masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Hal ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan membuat masyarakat saling menjaga satu sama lain.

2. Stabilitas Situasi Politik

Urgensi pelaksanaan pilkada 2020 yang selanjutnya adalah untuk menciptakan stabilitas dari situasi politik. Mau tidak mau dan suka ataupun tidak, jika pemilihan kepala daeah 2020 harus diundur akan menyebabkan kerugian yang cukup besar dalam politik. Jika 270 daerah dengan masing-masing pasangan calonnya memprotes penyelenggara karena dianggap melanggengkan kekuasaan pejabat daerah sebelumnya tentu akan memicu konflik horizontal diantara masyarakat dan akan menyebabkan instabilitas politik nasional. 

Kerusuhan dan kisruh antar masyarakat tentu tidak bisa dielakan jika hal tersebut benar-benar terjadi. Maka pilkada 2020 ini tetap dilaksanakan meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tujuannya ialah untuk menjaga stabilitas dan situasi politik di negara ini.

3. Menyelamatkan Sektor Ekonomi

Sektor politik bukan satu-satunya yang akan terdampak jika pilkada 2020 ini kembali ditunda, sektor ekonomi pun akan sangat terdampak. 

Bagaimana dengan APBD yang memang sudah seharusnya selesai dan habis dimasa pemerintahan sebelumnya dan roda pemerintahan tetap berjalan? tentu hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik yang diambil. 

Setiap kebijakan akan sangat minim biaya dan menyengsarakan rakyat dari sektor ekonomi. Dan saat ekonomi masyarakat terganggu, bukan tidak mungkin gelombang besar masyarakat akan tercipta dari stigma "buruknya pelayanan publik dari pemerintah".

Upaya preventif tentu perlu dilakukan agar instabilitas di sektor ekonomi tidak terjadi dan kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan baik.

Stigma negatif pelaksanaan pilkada 2020 yang hadir di tengah masyarakat, seperti "memaksakan kehendak elit", atau "karena ada anak dan menantu Presiden dalam kontestasi" membuat citra penyelenggara buruk dihadapan masyarakat. 

Meskipun begitu, dengan itikad dan niat baik penyelenggara pilkada, juga ditunjang pertimbangan dan kebermanfaatan pelaksanaan pilkada kedepannya bagi masyarakat, maka pilkada ini harus tetap dilaksanakan. 

Menurut William Dunn, tidak ada kebijakan publik yang bebas dari pro dan kontra masyarakat, hal tersebut karena akan sangat sulit membuat kebijakan yang diterima oleh seluruh masyarakat. 

Kontra pasti akan selalu ada,tetapi dengan pertimbangan matang yang mengedepankan keburukan dan kerugian yang lebih sedikit akan menuntun pada kebijakan publik yang baik.

Jika dilihat secara seksama urgensi pilkada 2020 mengapa harus tetap dilaksanakan ditengah situasi yang kurang memungkinkan, hal tersebut karena akan lebih banyak sekali sisi kebermanfaatan bagi masyarakat kedepannya. 

Meskipun bukan tanpa resiko penyelenggaraan pilkada ini dilakukan, tetapi keputusan dengan tujuan yang baik harus tetap dilaksanakan. 

Saran penulis untuk masyarakat pada umumnya ialah tetap patuhi protokol kesehatan, saling menjaga satu sama lain dan momentum politik ini bukan untuk saling menyalahkan. 

Terakhir saran untuk penyelenggara, ingatlah bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala pilihan dan keputusan yang diambil pun risiko baik dan buruknya akibat pelaksanaan pilkada serentak 2020 kali ini. 

Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan senantiasa mendapat berkah juga rahmat dalam situasi dan kondisi apapun.