Pilkada 2020 Tak Perlu Ditunda!

Sejumlah Pemerintah Daerah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, diiringi desakan sejumlah elemen masuyarakat meminta penyelenggara tunda Pilkada 2020 demi menjaga kesehatan warga. 

Tuntutan Pilkada ditunda datang bertubi-tubi, dan kini menjadi isu paling populer di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan Pandemi Covid-19.

Kenyataan ini, membuat penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan konstituen makin resah dalam dengan situasi--kondisi apa pun.

Meski Pandemi Covid-19 belum reda kita tak perlu patah semangat untuk menggelar Pilkada, dan jangan sampai membiarkan pesimisme berlarut-larut.

Pilkada 2020 tampak beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jika seluruh elemen berpikir bagaimana menentukan pilihan politik terhadap pemimpin masa depan, namun kini pertaruhannya adalah keamanan yang berpotensi tidak menjamin kesehatannya bebas dari virus corona.

Melalui Pilkada ini, imunitas demokrasi tengah diuji sejauh mana penyelenggara dan konstituen dalam rangka mempersiapkan pesta demokrasi semaksimal mungkin. 

Oleh karenanya, hal itu haruslah menjadi fokus utama di mana pun daerahnya yang akan menggelar Pilkada secara langsung.

Virus corona saban hari makin ekstrem pula menyerang kesehatan manusia. Pandemi ini menjadi tantangan kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik, sehingga penyelenggara dan pemilih pada umumnya dapat menggelar Pilkada apabila disiplin mematuhi protokol kesehatan, walau corona menjadi tantangan utama pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, Pandemi bukan hanya ujian demokrasi dan penyelenggara, serta konstituen. Melainkan pesta demokrasi khusus 2020 menantang masing-masing kekuatan para kontestan atau kandidat di panggung politik, sejauh mana mereka memainkan komunikasi politiknya dalam menarik simpati publik lewat proposal kebijakan yang telah dibeberkan.

Keyakinan Gelar Pilkada

Pilkada di tengah Pandemi, kini menjadi pelajaran berharga dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat, dalam hal ini calon pemimpin atau calon kepala daerah yang akan terpilih haruslah lebih mengutamakan komitmen menjaga kesehatan rakyat (al-hifdz nafs).