Indonesia Optimis Sukses Gelar Pilkada 2020

Kepala biro penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa Polri siap mengerahakn personalnya untuk mengamankan proses pilkada serentak 2020. 

Kekuatan yang akan dilibatkan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan. Pada saat pemungutan suara, setidaknya Polri akan mengerahkan minimal 2/3 kekuatan yang dimilikinya di masing-masing daerah. 

Kesiapan ini sebagaimana dalam telegram bernomor STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 mengenai digelarnya pengamanan pilkada yang bersandi operasi Mantap Praja 2020.

Meski demikian, sebagaimana diakui oleh ketua Bawaslu, Abhan, bahwa pemilihan umum kepala daerah saat ini memang bukan merupakan hal yang mudah, namun penyelenggara akan tetap optimis berdasar beberapa hal, yakni: pertama, kerangka hukum yang kuat. Kedua, kesiapan teknis muali dari KPU hingga Bawaslu dan jajaran ke bawahnya. 

Ketiga, dukungan anggaran baik dari pusat ataupun daerah. Hal ini menjadi krusial menurut Abhan karena jug akan digunakan untuk membeli alat-alat perlindungan Pandemi. Keempat, menekankan kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan.

Dalam masalah protokol kesehatan, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah sebenarnya sudah menyiapkan aturan dan regulasinya. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 mengenai sanksi ketidakpatuhan terhadap protokal kesehatan. 

Dalam aturan tersebut, KPU secara jelas menekankan terhadap setiap pihak, baik penyelenggara, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh pihak yang terlibat agar menerapkan protokol kesehatan. 

Bagi yang tidak menerapkannya, akan diberikan teguran, lalu sanksi tegas apabila masih melanggar.

Kesiapan masing-masing lembaga dan instansi negara yang telibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun ini mengindikasikan bahwa pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini akan berjalan lancar dan damai. 

Meski demikian, peran serta masyarakat juga akan sangat menentukan suksesi Pilkada 2020 yang juga akan menentukan bagaimana perkembangan masing-masing daerah 5 tahun ke depan.